Category:

Pemikir Ekonomi Islam

Kolonialisme Gaya Baru

Kolonialisme Gaya Baru

by Budi darmawan
written by Budi darmawan

            Bank Dunia yang sebelumnya bernama The International Bank for Reconstruction and Development, mengkhususkan aktifitas ‘bantuan’ nya untuk keperluan rekonstruksi dan pembangunan di dunia ketiga. Indonesia saja, yang bergabung dengan Bank Dunia sejak April 1967 telah memperoleh bantuan sebesar 24,7 milyar dollar. Meski jauh lebih kecil dibandingkan dengan kucuran dana yang berasal dari IGGI/CGI, namun tetap saja amat berharga bagi negeri-negeri miskin yang sedang membangun.

            Bersama-sama dengan IMF, Bank Dunia seperti tombak kembar yang selalu dimainkan oleh Barat untuk menghunjamkan tusukan-tusukan mematikan kepada bangsa-bangsa lain terutama kaum muslimin, yang justru tengah dilanda kesulitan ekonomi, begitu pula terhadap bangsa-bangsa yang sedang membangun. Kondisi semacam ini memudahkan Barat yang Kolonialis untuk turun tangan, menelanjangi dan mengobrak-abrik dapur kaum muslimin dengan dalih bantuan. Barat yang kolonialis, telah merubah uslub (teknik) penjajahannya dengan turut membantu kemerdekaan kepada negeri-negeri Islam, kemudian menaklukkan mereka melalui program bantuan dan pinjaman, dengan kata lain mengikat mereka melalui uang/pinjaman (lihat, As Siyaasatul Iqtishadiyatu al Mutsla, kar. Abdurrahman Maliki, hal 7). Salah satunya adalah melalui IMF dan Bank Dunia.

            IMF dan Bank Dunia yang didirikan hampir bersamaan, lebih dari 50 tahun yang lalu, berbarengan dengan usainya Perang Dunia ke-2 serta era penjajahan fisik sudah berakhir dengan banyaknya negeri-negeri bekas jajahan yang merdeka. Dan dalam perjalanannya, menjadi alat kolonialisme Barat yang efektif untuk menghancurkan tatanan ekonomi negeri-negeri Islam dan bangsa- bangsa miskin serta terbelakang lainnya, memasung mereka sekaligus menghisap harta kekayaan yang mereka miliki.

            Pernyataan Presiden Bank Dunia yang mengatakan bahwa lembaga keuangan yang dipimpinnya merasa bersalah turut andil dalam krisis ekonomi yang merubuhkan sendi-sendi ekonomi di kawasan Asia Tenggara (terutama Indonesia), menunjukkan bahwa peranan Bank Dunia amat besar dalam memaksa bangsa-bangsa yang membutuhkan dana untuk mentaati advis yang diberikannya. Ibarat dokter, yang resep serta obat-obatan yang diberikan kepada pasien yang tengah sakit parah berpuluh-puluh tahun lamanya, pada akhirnya malah mengakibatkan pasien itu sekarat. Anehnya, dalam kondisi sekarat itu pula si pasien malah tetap meminta bantuan advis berupa resep dan obat-obatan yang berasal dari dokter yang sama, yang telah mengakui kegagalannya. Maka siapa yang lebih tertipu, dari pada orang yang menje- rumuskan dirinya dua kali dalam lubang yang sama? Bagaimana mungkin kaum muslimin yang memiliki syariat yang mulia dan sempurna bersedia melepaskannya, lalu mendatangi kaum kafir yang dihinakan oleh Allah SWT, yang nyata-nyata musuh bagi Islam dan kaum muslimin, seraya mengambil sistem (ekonomi) kufur yang dianut oleh mereka? Bagaimana mungkin pemimpin- pemimpin kaum muslimin lebih mempercayai lembaga-lembaga keuangan internasional yang menjadi alat dan sarana penjajahan gaya baru dari bangsa Barat yang kufur, dari pada nasihat dan kritik yang berasal dari kaum muslimin yang berjuang semata-mata untuk kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin?

Allah SWT telah memperingatkan kita dalam firman-Nya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang diluar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembu- nyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat Kami, jika kamu memahaminya. Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu.” (QS. Ali Imran  118-119)

 

Ambruknya Kapitalisme

            Dewasa ini, seluruh negeri-negeri Islam, baik mereka mengakuinya maupun tidak, telah menjalankan sistem Kapitalisme terutama aspek ekonomi. ketundukan mereka terhadap aturan ekonomi internasional, baik dengan menjadi anggota Bank Dunia dan IMF serta berbagai organisasi-organisasi ekonomi dan perdagangan internasional lainnya yang berada di bawah cengkeraman Barat melalui tangan PBB. Begitu pula sistem ekonomi yang dianut dan diterapkan mati-matian di dalam negeri-negeri kaum muslimin oleh para penguasanya, menunjukkan bahwa tidak satu pun unsur-unsur ekonomi yang diterapkan kaum muslimin itu yang Islami. Sejak kaum muslimin terpecah dalam lebih dari 50 negara, yang memerdekakan dirinya dari sang penjajah, mereka tidak pernah bersedia hidup dengan sistem ekonomi Islam. Dengan kata lain, sejak awal mereka membangun negeri- nya, mereka telah menerapkan sistem ekonomi Kapitalis.

            Maka, apabila mereka menyaksikan dan merasakan kehancuran ekonominya pada saat ini, hal ini disebabkan oleh sistem ekonomi Kapitalis yang telah mereka terapkan sejak awal.

Syekh Abdul Qadim Zallum mengatakan: “Sesungguhnya krisis yang menimpa pasar uang dunia saat ini bukan hanya melanda dunia Barat, akan tetapi juga bagian dunia lainnya, menggambarkan rusak-nya sistem ekonomi Kapitalis, juga menunjukkan rusaknya sistem perseroan (saham), sistem riba dari pertukaran uang (valas), dan notes (sistem mata uang kertas).” (lihat Hazzaatul Aswaaq al maliyah, asbaabuhaa wa hukmu asy-syar’i fi hadzihi al asbaab, hal 31)

            Barat yang telah melahirkan sistem Kapitalisme, menyebarluaskan dan memaksakan sistem itu ke seluruh pelosok dunia, mulai menyaksikan kegagalan demi kegagalan dan dalam waktu yang tidak akan lama lagi mereka akan menyaksikan kehancurannya sendiri. Pakar-pakar ekonomi mereka saat ini sudah kehilangan akal, dan putus asa, tidak mengetahui solusi yang tepat untuk memecahkan masalah besar ini. Kehancuran sistem ekonomi Kapitalis berarti pula kehancuran peradaban mereka.

Solusinya: Kembali Pada Islam

            Untuk memecahkan problematika yang dihadapi oleh kaum muslimin, sudah selayaknya mengetahui lebih dahulu unsur-unsur yang menyebabkan problematika tersebut secara jernih dan mendalam, agar ummat dapat diobati dengan dosis yang tepat.

            Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa krisis ekonomi yang melanda negeri- negeri Islam saat ini hanyalah sebagaian kecil dari sekian banyak krisis yang sudah puluhan tahun melanda kaum muslimin. Sebab, kaum muslimin bukan hanya terkena penyakit peradaban Barat dalam aspek ekonomi saja, melainkan juga telah terkontaminasi secara keseluruhan, baik pemikiran, tingkah laku, pedoman hidup, sistem kenegaraan dan kemasyarakatan yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial, militer, hukum dan lain-lain sebagainya. Jika demikian halnya, maka dimanakah bedanya kaum muslimin dengan mereka, bangsa Barat yang Kapitalis dan kufur.

Allah SWT berfirman:

“Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka (Yahudi dan Nashrani) menjadi wali (pemimpin/sahabat/penolong), maka sesung- guhnya orang itu termasuk golongan mereka.” (QS. Al Maidah 51)

Ayat ini menunjukkan kesamaan ummat ini jika mereka telah menjadikan orang-orang Yahudi dan Nashrani (orang-orang kafir, termasuk bangsa Barat) sebagai wali, tempat rujukan, sahabat dan penolong mereka. Kemudian, perhatikanlah sikap kaum muslimin dan para penguasanya yang menjadikan mereka sahabat, penolong, tempat merujuk, bahkan menerima dengan senang hati nasihat yang mereka berikan meski perkara itu sudah menyangkut aqidah ummat, syariat ummat, eksistensi dan kehormatan ummat.

            Dengan demikian kaum muslimin tidak diperbolehkan menjadikan orang-orang kafir itu (termasuk seluruh lembaga/organisasi yang dijadikan alat kolonoalisme dari peradaban Kapitalisme seperti IMF, Bank Dunia, WTO, PBB, UNESCO, UNICEF dan sebagainya) sebagai wali. Orang-orang mukmin menjadi wali bagi mukmin yang lain, orang-orang kafir menjadi wali bagi yang lainnya. Sebagaimana firman-Nya :

“Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai kaum muslimin) tidak melak- sanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (QS. Al Anfaal 73)

Kata fitnah, yang diartikan sebagai ujian dan cobaan, Al Qur’an menggunakannya dengan berbagai arti, antara lain; kufur dan syirik (QS. 2:191-192), azab (QS. 29:10 dan QS. 51:14), pembunuhan (QS. 4:141 dan QS. 10:83) dan kekacauan setelah ditimpa bencana (QS. 29:2-3). Imam Thabari dalam kitab tafsirnya Jami’ul Bayan ‘an Ta’wil ‘Ayi Al Qur’an, jilid VI hal 56, menjelaskan arti -illa taf’aluuhu- dalam ayat diatas, yaitu kalau kaum muslimin tidak melakukan perintah Allah untuk saling bermuwalat antar sesama kaum muslimin, dan memutuskan hubungan dengan orang kafir, maka akan terjadi kerusakan yang besar.

Beliau menjelaskan kata fitnah dengan cobaan besar berupa paksaan untuk menjalankan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, kejam dan keji, untuk melemahkan kaum muslimin dan kekufuran. Seluruh fitnah yang terjadi dapat mengakibatkan kesempitan hidup di dunia, dan ini menjadi hukuman Allah SWT terhadap kaum muslimin dan seluruh manusia yang mangabaikan peringatan-peringatan Allah SWT, yang melalaikan seruan-seruan- Nya, yang tidak mau menjalankan hukum-hukum-Nya.

Sebagaimana firman-Nya:

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan- Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpun- kannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta.” (QS. Thahaa 124)

            Dengan demikian, kaum muslimin harus memahami bahwa seluruh krisis dan problematika yang dihadapi oleh ummat ini, berasal dari ketidakpedulian ummat serta kelalaian ummat terhadap Islam sebagai sebuah sistem hidup, tidak ditetapkannya sistem dan hukum Islam dalam aspek politik, ekonomi, militer, sosial, hukum, pendidikan, hubungan luar negeri dan lain-lain. Dan inilah masalah besar yang menentukan hidup dan matinya ummat.

            Krisis ekonomi yang saat ini dihadapi kaum muslimin hanyalah sebagian kecil akibat dari tidak diterapkannya sistem dan hukum Islam dalam bidang ekonomi. Setiap pemecahan untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda kaum muslimin saat ini, harus dikembalikan kepada sebab pokok yang menjadi akar permasalahan semua ini. Orang yang mengerti Islam dan Al qur’an, yakin bahwa krisis tetap akan berlanjut dan makin besar bahkan akan menghancurkan seluruh tatanan masyarakat, jika kaum muslimin tidak menjalankan langkah-langakah besar yang mampu membebaskan mereka dari seluruh krisis yang menyelimuti kaum muslimin, dengan cara :

  1. Mencampakkan Ideologi dan   sistem Kapitalis yang menjadi penyebab kesengsaraan kaum muslimin selama ini dan terbukti kegagalannya dengan tidak berhasilnya mewujudkan kesejahteraan, perda- maian, dan kemuliaan hidup ummat manusia.

  2. Kembali kepada Islam sebagai sebuah Mabda’ (Prinsip/Ideologi) yang memiliki sistem/hukum dalam seluruh aspek kehidupan serta wajib melaksanakannya secara praktis, baik masyarakat maupun penguasa.

  3. Memutus hubungan dengan  negara-negara adidaya serta lembaga-lembaga yang nyata-nyata perpanjangan tangan negara-negara tersebut (khususnya AS), juga  alat dari sistem dan peradaban Barat yang Kapitalis dan Kolonialis, seperti IMF, Bank Dunia, WTO, PBB, dan sejenisnya.

  4. Kembali kepada kekuatan kaum muslimin sendiri, dan melakukan swasembada dalam seluruh bidang kehidupan, tidak tergantung kepada Barat yang kolonialis dan kafir.

            Dengan melihat kaum muslimin dan negeri-negeri mereka yang saat ini terpecah belah menjadi satu negara dan satu kekuatan di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah, seluruh problematika yang dihadapi oleh kaum muslimin saat ini dapat dipecahkan, termasuk krisis ekonomi (lihat Al Islam edisi 201, 209, dan 213). Sebab saudara-saudara mereka yang lebih kaya di negeri yang lain serta kekayaan alam yang dimiliki negeri-negeri Islam lainnya dapat membantu mereka sebagai sebuah kekuatan politik dan ekonomi, bukan sekedar ikatan solidaritas semata.

Perhatikan firman Allah SWT berikut :

“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi). Dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi .” (QS. Al Qashash 5-6)[]

0 FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail

HARTA MILIK UMAT

by Budi darmawan
written by Budi darmawan

Oleh Ir Luthfi Hidayat*

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian secara bathil” (QS An Nisaa’ 29)

 

Harta hasil korupsi, kolusi, suap menyuap, dan manupulasi merupakan harta milik   negara yang harus dikembalikan seluruhnya demi kepentingan umat.  Seorang individu atau kelompok masyarakat; apakah dari kalangan penguasa atau rakyat tidak punya hak sedikit pun atas harta tersebut.  Apalagi bagi seorang pelaku tindak kriminal tersebut.  Suatu ketidakadilan yang sangat jelas kalau seseorang yang mengeruk harta umat dengan cara haram demikian kemudian mendapat bagian yang nyata-nyata bukan hak miliknya. 

            Seorang pelaku korupsi dan kolusi hakikatnya bukan hanya sekedar merampas hak milik umat. Tindakan tersebut juga merupakan perkara kriminal yang menyengsarakan rakyat sehingga selayaknya diberi sanksi.  Allah SWT melaknat pelaku tidak korupsi, kolusi, manipulasi dan pemerasan lainnya. Korupsi dan kolusi merupakan tindakan perampokan dan perampasan terhadap harta orang banyak yang pelakunya harus mendapat hukuman berat.  Karenaya, di mana letak suatu keadilan, seandainya harta umat tersebut kemudian dibagi dengan sang koruptor.  Yang lebih berbahaya lagi, tindakan yang tidak adil demikian justru akan bepengaruh buruk terhadap kondisi fisikologi masyarakat.  Mustahil berbagai tindakan kriminal demikian tereliminasi tuntas dalam kehidupan bernegara kalau solusinya sama sekali tidak menyentuh rasa keadilan.

            Memperoleh harta dengan cara-cara yang diharamkan –termasuk dengan cara yang zhalim– kelak di hari kiamat akan menjadi kegelapan. 

Rasulullah saw mengingatkan kita dengan sabdanya: “Seseorang tidak dihalalkan mengmbil harta saudaranya tanpa hak, karena Allah telah mengharamkan harta seorang muslim  (yang diambil tanpa hak) oleh sesama muslim (HR Abu Hamid As-Sa’idiy). 

Dalam riwayat  Ahmad dan Bukhari beliau bersabda: “Barang siapa mengambil sejengkal tanah tanpa hak (merebut dengan zalim), pada hari kiamat dia akan dibenamkan ke dalam  (tujuh) lapis bumi. 

            Dalam kehidupan kaum muslimin, harta milik umat yang diambil oleh seseorang secara tidak sah, harus dikembalikan seluruhnya ke Baiutul-Mal dan dipergunakan untuk kepentingan seluruh umat.  ‘Umar bin Abdul ‘Aziz setelah ia diangkat sebagai Khalifah melakukan hal yang demikian.  Ia menyerahkan pada Baitul-Mal seluruh harta benda, tanah garapan dan kekayaan lainnya milik masyarakat yang dikuasai oleh orang-orang Bani Umayah dengan jalan kezaliman; kecuali kekayaan yang diketahui pemiliknya, ia dikembalikan kepadanya.

            Khalifah Umar bin Abdul ‘Aziz mencabut semua tanah garapan, hak istimewa Bani Umayah yang mereka peroleh dengan jalan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan.  Khalifah memulai dari dirinya sendiri.  Ia melepaskan haknya atas seluruh hartanya, semua miliknya, sampai minyak wangi simpanannya.   Semua itu dijual dengan harga 23.000 dinar, kemudian diserahkan kepada Baitul Mal.  Tidak hanya di situ, beliau kemudian menoleh kepada istrinya.  lalu berbicara mengenai berbagai macam permata yang diwarisi istrinya dari ayahnya. 

‘Umar berkata: “Plilihlah, engkau mengembalikan perhiasanmu ke Baitul Mal, atau izinkan aku berpisah denganmu”.  Istrinya menyahut: “Ya Amirul Mu’minin, tidak..Seandainya aku punya perhiasan berlipat ganda, aku tetap memilih anda.”Kemudian ‘Umar memerintahkan orang supaya membawa semua perhiasan istrinya kepada Baitul-Mal.  Ke arah pribadi pemimpin semisal ‘Umar bin ‘Abdul Aziz selayaknya kita semua bermuara

0 FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail
11 TUJUAN EKONOMI SYARIAH

11 TUJUAN EKONOMI SYARIAH

by Budi darmawan
written by Budi darmawan

Berikut ini akan kita paparkan 11 tujuan dari sistem ekonomi syariah. Sebagaimana  yang kita ketahui  sistem Ekonomi syariah memiliki tujuan yang berbeda dengan ekonomi konvensional, Dalam ekonomi konvensional tujuan utama adalah keuntungan secara pribadi. Namun dalam ekonomi syariah memiliki beberapa tujuan yang sangat mulia.

Ekonomi  Islam atau Ekonomi Syariah mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Nilai Islam bukan semata-semata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi.

Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama.

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas hanya melingkupi ekonomi saja, sosial saja, budaya saja dan atau politik saja, namun seluruh aspek kehidupan manusia “syumulliatul islam” .

Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam.

Ekonomi Islam Atau Ekonomi Syariah mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-semata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh mahluk hidup di muka bumi.

Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al Quran dan Hadits  serta dilengkapi dengan Al Ijma dan Al Qiyas.

Berdasarkan beberapa literatur dapat disimpulkan, Ada 11 TUJUAN EKONOMI SYARIAH , yakni:

1. Kesejahteraan Ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran QS. Al-Baqarah ayat 2 & 168, Al-Maidah ayat 87-88, Al-Jumu’ah ayat 10);

 

2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (Qs. Al-Hujuraat ayat 13, Al-Maidah ayat 8, Asy-Syu’araa ayat 183)

 

3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. Al-An’am ayat 165, An-Nahl ayat 71, Az-Zukhruf ayat 32);

 

4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. Ar-Ra’du ayat 36, Luqman ayat 22).

5. Menempatkan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya.

Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah mencari ridho Allah bukan semata-mata mencari keuntungan materi. Kegiatan ekonomi di dalamnya dilakukan hanya semata-mata untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah.

Hal ini didasarkan pada ketentuan yang berbunyi bahwa nanti di akhirat semua amal dan perbuatan manusia akan dipertanggung jawabkan. Selain itu melakukan aktivitas perekonomian diniatkan ibadah akan mendapatkan hasil yang lebih daripada hanya niat untuk mencari harta.dengan diniatkan untuk ibadah maka kita akan mendapat dua hal sekaligus, harta dan pahala.

 

6. Menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kita melakukan aktivitas ekonomi karena ingin mendapatkan  sebuah kemakmuran hidup di dunia, bisa memenuhi kebutuhan hiudp dan lain sebagainya.

Namun dalam ekonomi syariah, kehidupan akhirat tidak boleh dilupakan, karena kehidupan kebutuhan hidup, namun hal itu tidak boleh membuat kita lupa akan akhirat justru harus menambah kepekaan dan ketaatan kita akan allah.

Perlu anda ketahui ada tiga tipe manusia di muka bumi ini,

Pertama yang mementingkan dunianya saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan ibadah kepada Allah kurang  diperhatikan, kalau dalam keadaan kaya mereka akan senantiasa menambah dan menambahnya jika rugi mereka barun ingat untuk beribadah.

Kedua adalah orang yang selalu beribadah hanya mengabdikan dirinya pada Allah, mereka yakin rezeki dari Allah jadi mereka hanya berdoa dan tidak bekerja.Hal ini juga dilarang karena dalam islam tidak ada yang boleh berlebihan dalam hal apapun dan harus bekerja dan berusaha untuk mendapatkannya.

Ketiga adalah orang yang ingat ibadah dan selalu berusaha. Inilah golongan yang ingin dicetak oleh ekonomi syariah yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhiratnya.

 

7. Meraih kesuksesan perekonomian yang diperintahkan Allah.

Kegiatan ekonomi menurut pandangan islam adalah suatu aktivitas yang mampu memberikan dampak baik kepada semua orang atau masyarakat.

Di harapkan dengan adanya ekonomi ini, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dan dirasakan manfaatnya. Ekonomi syariah menjunjung nilai sosial, dimana tidak ada perbedaan status semua orang berhak mendapatkan dan merasakan sebuah kemakmuran dan bebeas untuk berkreasi.

Pada dasarnya prinsip ekonomi syariah adalah mementingkan kemaslahatan umat bukan mudharat.

 

8. Menghindari kekacauan dan kerususuhan

Kita ketahui bahwa yang memiliki kuasa penuh atas perekonomian adalah pemerintahan negara tersebut. Jadi perlu diadakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah agar tidak seenaknya sendiri mengatur dan mengelola perekonomian yang ada.

Karena apabila pemerintahan suatu negara mementingkan dirinya sendiri maka akan timbul penindasan ekonomi didalamnya, hal ini akan menimbulkan kehancuran dan kerusakan pada suatu negara.

Untuk itu tujuan dari ekonomi syariah adalah membentuk suatu pemerintahana yang mampu mengatur perekonomian secara baik, benar dan adil.

Agar semua masyarakat bisa merasakan keadilan dan kesejahteraan dimanapun mereka berada.

Tidak usah diragukan lagi bahwa ekonomi syariah cocok untuk siapa saja.  Inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi yang lainnya.

Meskipun tuntutan zaman yang semakin keras ekonomi syariah tetap pada keteguhannya yaitu mempertahankan nilai-nilai islam yang ada di dalamnya.

Kekuatan dari ekonomi syariah adalah dasar hukum yang digunakannya atau yang menjadi acuannya.

9. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.

 

10. Memberantas kemiskinan absolute dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat.

11. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi

 

Demikianlah 11 tujuan dari ekonomi syariah. Semoga bermanfaat. .

Viva ekonomi syariah.

3 FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail
Perbedaan antara Ekonomi Islam, Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis dan Ekonomi Komunis

Perbedaan antara Ekonomi Islam, Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis dan Ekonomi Komunis

by Budi darmawan
written by Budi darmawan

 

PENGERTIAN SISTEM PEREKONOMIAN / TATA EKONOMI KAPITALISME KAPITALISME 

Adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi baang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya.Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. .

Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme berikut ini.

  1. Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi.
  2. Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing.
  3. Campur tangan pemerintah dibatasi.
  4. Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan.
  5. Harga-harga dibentuk di pasar bebas.
  6. Produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan laba serta semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba

 

PENGERTIAN SISTEM PEREKONOMIAN / TATA EKONOMI SOSIALISME SOSIALISME

Adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya. Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.

 

PENGERTIAN SISTEM PEREKONOMIAN / TATA EKONOMI KOMUNISME

Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis tersebut belum pernah sampai ke tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme tersebut. Sistem ekonomi sosialis/komunis mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1) Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. 2) Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. 3) Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. 4) Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. 5) Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara.    

 

PENGERTIAN SISTEM EKONOMI ISLAM/SYARIAH

  1. Definisi Ekonomi Islam/Syariah menurut beberapa Ekonom Islam

  • Muhammad Abdul Mannan “Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”.
  • M.M Metwally “Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari per4ilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al Quran,Hadits Nabi,Ijma dan Qiyas”.
  • Hasanuzzaman “Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat”.

  1. Dasar-dasar sistem ekonomi Islam

  • Bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera baik di dunia dan di akhirat,tercapainya pemuasan optimal berbagai kebutuhan baik jasmani maupun rohani secara seimbang, baik perorangan maupun masyarakat. Dan untuk itu alat pemuas dicapai secara optimal dengan pengorbanan tanpa pemborosan dan kelestarian alam tetap terjaga. · Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula.
  • Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlentar.
  • Dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin yang selalu meminta, oleh karena itu harus dinafkahkan sehingga dicapai pembagian rizki.
  • Pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan zakat.
  • Perniagaan diperkenankan, akan tetapi riba dilarang.
  • Tiada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama dan yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja.
1 FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail
MENUJU SISTEM EKONOMI ISLAM

MENUJU SISTEM EKONOMI ISLAM

by Budi darmawan
written by Budi darmawan
Oleh : Achmad Rizal Purnama, LSQ, Dipl. Economic

 

         

PENDAHULUAN

 

          Dunia telah mengalami polarisasi dari dua kekuatan sistem ekonomi, ditandai dengan adanya dua negara adidaya sebagai representasi dari dua sistem ekonomi tersebut, Amerika dan Sekutu Eropa Baratnya merupakan bagian kekuatan dari Sistem Ekonomi Kapitalis, sedangkan Sistem Ekonomi Sosialis diwakili oleh Uni Soviet dan Eropa Timur serta negara China dan Indochina seperti Vietnam dan Kamboja. Dua Sistem Ekonomi ini lahir dari dua muara Ideologi yang berbeda sehingga Persaingan dua Sistem Ekonomi tersebut, hakikatnya merupakan pertentangan dua ideologi politik dan pembangunan ekonomi. Posisi negara Muslim setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2 menjadi objek tarik menarik dua kekuatan ideologi tersebut, hal ini disebabkan tidak adanya Visi rekonstruksi pembangunan ekonomi yang dimiliki para pemimpin negara muslim dari sumber Islami orisinil pasca kemerdekaan sebagai akibat dari pengaruh penjajahan dan kolonialisme barat.

          Dalam perjalanannya dua Sistem Ekonomi tersebut  jatuh bangun, Sistem Kapitalis – yang berorientasi pada pasar – sempat hilang pamornya setelah terjadi Hyper Inflation di Eropa tahun 1923 dan masa resesi 1929 – 1933 di Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya. Sistem Kapitalis dianggap gagal dalam menciptakn kesejahteraan masyarakat dunia akibat dampak sistem yang di kembangkannya.[2]

Momentum ini digunakan oleh Keynesian untuk menerapkan Sistem Ekonomi Alternatif – yang telah berkembang ideologinya- dipelopori oleh Karl mark, sistem ini berupaya menghilangkan perbedaan pemodal dari kaum baruh dengan Sistem Ekonomi tersentral, dimana negara memiliki otoritas penuh dalam menjalankan roda perekonomian, tetapi dalam perjalanannya sistem ini pun tidak dapat mencarikan jalan keluar guna mensejahterakan masyarakat dunia sehingga pada akhir dasawarsa 1980-an dan awal dekade 1990-an hancurlah Sistem Ekonomi tersebut ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin dan terpecahnya Negara Uni Soviet menjadi beberapa bagian.

          Awal tahun 1990-an dunia seakan hanya memiliki satu Sistem Ekonomi yaitu Ekonomi Orientasi Pasar dengan perangkat bunga sebagai penopang utama, negara-negara Sosialispun bergerak searah dengan trend yang ada  sehingga muncullah istilah neososialis yang sesungguhnya adalah modifikasi Sistem Sosialis dan perubahannya kearah sistem “Mekanisme Pasar”.

Tetapi walaupun modifikasi Sistem Ekonomi Pasar dan Neososialis yang dijalankan pasca Perang Dunia ke-2 menuju kearah dualisme Sistem Ekonomi, tetap belum  mampu untuk mencari solusi dari krisis dan problematika ekonomi dunia[3] diantaranya inflasi, krisis moneter Internasional,Problematika Pangan, Problematika hutang negara berkembang dll. Disaat yang sama negara-negara dunia ketiga mengalami masalah keterbelakangan dan ketertinggalan dalam seluruh aspek, penyebab utamanya adalah negara tersebut memakai model pembangunan negara barat yang tidak selalu sesuai dengan kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik negara dunia ketiga hingga tidak akan pernah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.[4] Bersama dengan problematik dunia tersebut, adanya suara nyaring untuk menemukan Sistem Ekonomi dunia baru yang dapat mensejahterakan masyarakat dunia atas dasar Keadilan,dan persamaan Hak.

SISTEM EKONOMI ISLAM

 

          Pada dekade 70-an mulailah timbul sosok Ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan Islam dalam tatanan dunia Internasional, kajian Ilmiah tentang Sistem Ekonomi Islam marak menjadi bahan diskusi kalangan akademisi diberbagai Universitas Islam, hasil kajian tersebut dalam tataran aplikatif mulai menuai hasilnya dengan didirikan Islamic Development Bank di Jeddah tahun 1975 yang diikuti dengan berdirinya bank-bank Islam dikawasan Timur Tengah. Hal ini bahkan banyak menggiring asumsi masyarakat bahwa Sistem Ekonomi Islam adalah Bank Islam, padahal Sistem Ekonomi Islam mencakup ekonomi makro, mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, Fublic Finance, model pembangunan ekonomi dan instrumen-instrumennya.

          Keraguan banyak pihak tentang eksistensi Sistem Ekonomi Islam sebagai model alternatif sebuah sistem tak terelakan, pandangan beberapa pakar mengatakan Sistem Ekonomi Islam hanyalah akomodasi dari Sistem Kapitalis dan Sosialis nyaring disuarakan, tetapi hal tersebut terbantahkan baik melalui pendekatan historis dan faktual karena dalam kenyataanya, terlepas dari beberapa kesamaan dengan sistem ekonomi lainnya terdapat karakteristis khusus bagi Sistem Ekonomi Islam sebagai landasan bagi terbentuknya suatu sistem yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

          Sistem Ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komphensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian Sistem tersebut dengan Fitrah manusia tidak ditinggalkan, keselarasan inilah sehingga tidak terjadi benturan-benturan dalam Implementasinya, kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan Prinsip Sistem Ekonomi Islam, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas di kendalikan dengan adanya kewajiban setiap indivudu trhadap masyarakatnya, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak Sistem Sosial yang ada.

          Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal. Persaingan bebas menjadi ciri Islam dalam menggerakan perekonomian, pasar adalah cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang di representasikan oleh harga, tetapi kebebasan ini haruslah ada aturan main sehingga kebebasan tersebut tidak cacat, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya ; larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan praktek riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.

KESEIMBANGAN EKONOMI DALAM ISLAM

 

            Keseimbangan ekonomi menjadi tujuan di Implementasikan Sistem Ekonomi Islam, landasan upaya menyeimbangkan perekonomian tercermin dari mekanisme yang ditetapkan oleh Islam, sehingga tidak terjadi pembusukan-pembusukan pada sektor-sektor perekonomian tertentu dengan tidak adanya optimalisasi untuk menggerakan seluruh potensi dan elemen yang ada dalam skala makro.

Secara sistematis perangkat penyeimbang perekonomian dalam Islam berupa[5] :

  1. Diwajibkannya zakat terhadap harta yang tidak di investasikan, sehingga mendorong pemilik harta untuk menginves hartanya, disaat yang sama zakat tidak diwajibkan kecuali terhadap laba dari harta yang di investasikan, Islam tidak mengenal batasan minimal untuk laba, hal ini menyebabkan para pemlik harta berusaha menginvestasikan hartanya walaupun ada kemungkinan adanya kerugian hingga batasan wajib zakat yang akan dikeluarkan, maka kemungkinan kondisi resesi dalam Islam dapat dihindari.
  2. Sistem bagi hasil dalam berusaha (profit and loss sharing) mengggantikan pranata bunga membuka peluang yang sama antara pemodal dan pengusaha, keberpihakan sistem bunga kepada pemodal dapat dihilangkan dalam sistem bagi hasil. Sistem inipun dapat menyeimbangkan antara sektor moneter dan sektor riil.
  3. Adanya keterkaitan yang erat antara otoritas moneter dengan sektor belanja negara, sehingga pencetakan uang tidak mungkin dilakukan kecuali ada sebab-sebab ekonomi riil, hal ini dapat menekan timbulnya Inflasi.
  4. Keadilan dalam disribusi pendapatan dan harta. Fakir miskin dan pihak yang tidak mampu di tingkatkan pola konsumsinya dengan mekanisme zakat, daya beli kaum dhu’afa meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya permintaan riil ditengah masyarakat dan tersedianya lapangan kerja.
  5. Intervensi negara dalam roda perekonomian. Negara memiliki wewenang untuk intervensi dalam roda perekonomian pada hal-hal tertentu yang tidak dapat diserahkan kepada sektor privat untuk menjalankannya seperti membangun fasilitas umum dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Ada dua fungsi negara dalam roda perekonomian :

–   Melakukan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian dari adanya penyelewengan atau distorsi seperti ; monopoli, upah minimum, harga pasar dll.

  • Peran negara dalam distribusi kekayaan dan pendapatan serta kebijakan fiskal yang seimbang.

Inilah model atau sistem ekonomi Islam yang menunjang terbentuknya masyarakat Adil dan makmur. Pendekatan Islam terhadap sistem ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia sebagai satu kesatuan, pendekatan ini sangat relevan dan amat mendesak untuk dialamatkan kepada perekonomian yang konfleks dewasa ini.

Wallahu a‘lam bishowab

[1] Makalah ini disampikan pada Seminar “Membuka Peluang Kewiraushaan dalam Sistem Ekonomi Islam sabtu, 9 Desember 2000” di Pusat Study Jepang UI Depok.

[2] Mengakibatkan jutaan pekerja menganggur, pailit bank-bank didunia, terhentinya Sektor Produksi   dan terjadi depredsi ekonomi dunia

[3] M. Sulthon Abu Ali  “Problematik Ekonomi Dunia Modern dan Solusi Islam”. Malik Abdul Aziz Universitas Jeddah 1401 H.

[4] Michael P. Todaro, Economic Development In The Third World, long man, London, 1977 PP 5-15.

[5] Lihat M. Abdul Mun’im Afar, Sistem Eonomi Islam, 1979.

0 FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail
TOKOH EKONOMI ISLAM : PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IMAM AL SYAIBANI

TOKOH EKONOMI ISLAM : PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IMAM AL SYAIBANI

by Budi darmawan
written by Budi darmawan

TOKOH EKONOMI ISLAM : PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IMAM AL SYAIBANI

Riwayat Imam Al-Syaibani (132 H/750 M – 189 H/804 M)

Nama lengkap Al-Syaibani adalah Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad al-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 132 H (750M) di kota Wasith, Ibu Kota Iraq pada masa akhir pemerintahan Bani Umawiyyah. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah jazirah Arab. Di kota Kufah ia belajar fikih, sastra, bahasa dan hadits kepada para ulama setempat, seperti Mus’ar bin Kadam, Sufyuan Tsauri, Umar bin Dzar dan Malik bin Maghul. Pada periode ini pula, Al-Syaibani yang baru berusia 14 tahun berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun. Setelah itu ia berguru kepada Abu yusuf, salah seorang murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah, hingga keduanya tercatat sebagai penyebar mazhab Hanafi.[1]

Dalam menuntut ilmu, Al-Syaibani tidak hanya berinteraksi dengan para ulama ahl al-ra’yi, tetapi juga ulama ahl al-hadits. Ia layaknya para ulama terdahulu, berkelana ke berbagai tempat, seperti Madinah, Makkah, Syria, Basrah dan Khurasan untuk belajar kepada para ulama besar, seperti Malik bin Anas, Sufyan bin ‘Uyainah dan Auza;i. ia juga pernah bertemu dengan Al-Syafi’I ketika belajar al-Muwatta pada Malik bin Anas. Hal tersebut memberikan nuansa baru dalam pemikiran fiqihnya.

Setelah memperoleh ilmu yang memadai, Al-Syaibani kembali ke Baghdad yang pada saat itu telah berada dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Di tempat ini ia mempunyai peranan yang penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi para penuntut ilmu. Hal tersebut semakin mempermudahnya dalam mengembangkan mazhab Hanafi, apalagi ditunjang kebijakan pemerintah saat itu yang menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab Negara.

Akibat keluasan ilmunya, Khalifah Harun Al-Rasyid mengangkatnya sebagai hakim di kota Riqqah, Irak. Namun, tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fiqih. Al-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189H (804M) di kota al-Ray, dekat Teheran, dalam usia 58 tahun.[2]

A. Guru dan kitab Imam Al-Syaibani

A.1 Guru Imam Al-syaibani :

  1. Abu Hanifah
  2. Abu Yusuf
  3. Sufyan as Sauri bin ‘Uyainah
  4. Abdurrahman Al Auza’i
  5. Malik bin Anas

A. 2 Kitab yang dikarang Imam Al-Syaibani

  1. Zhahi al-Riwayah

Kitab-kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan karya tulis yang mengungkapkan pokok-pokok pikirannya dalam ilmu fikih. Asy-Syaibani lah yang menukilkan dan merekam pandangan Imam Abu Hanifah dalam Zahir ar-Riwayah ini. Kitab Zahir ar-Riwayah terdiri atas enam judul, yaitu al-Mabsut, al-Jami’ al-Kabir, al-Jami’ as-Sagir, as-Siyar al-Kabir, as-Siyar as-Sagir, dan az-Ziyadat.

Keenam kitab ini berisikan pendapat Imam Abu Hanifah tentang berbagai masalah keislaman, seperti fikih, usul fikih, ilmu kalam, dan sejarah. Keenam kitab ini kemudian dihimpun oleh Abi al-Fadl Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruzi (w.334 H/945 M) salah seorang ulama fikih Mazhab Hanafi, dalam salah satu kitab yang berjudul al-Kafi.

  1. Al-Nawadir

Kitab-kitab yang ditulis oleh asy-Syaibani berdasarkan pandangannya sendiri. Kitab-kitab yang termasuk dalam an-Nawadir adalah Amali Muhammad fi al-Fiqh (pandangan asy-Syaibani tentang berbagai masalah fikih), ar-Ruqayyat (himpunan keputusan terhadap masalah hilahdan jalan keluarnya) ditulis ketika menjadi hakim di Riqqah (Irak).

Ar-Radd ‘ala ahl al-Madinah (penolakan pandangan orang-orang Madinah), az-Ziyadah (pendapat asy-Syaibani yang tidak terangkum dalam keempat buku tersebut di atas), kitab yang dikarangnya setelah al-Jami’ al-Kabir serta al-Asar. Kitab yang terakhir ini melahirkan polemik tentang hak-hak non muslim di negara Islam dan ditanggapi oleh Imam asy-Syafi’i dalam kitabny al-Umm. Imam asy-Syafi’I menulis bantahan dan kritik secara khusus terhadap asy-Syaibani dengan judul ar-Radd ‘ala Muhammad bin Hasan (bantahan terhadap pendapat Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani).

Al-Syaibani telah menulis beberapa buku antara lain Kitab al-Iktisab fiil rizq al-Mustahab (book on Earning a clean living) dan Kitab al-Asl. Buku yang pertama banyak membahas berbagai aturan syari’at tentang ijarah (sewa-menyewa) yaitu suatu transakasi terhadap suatu manfaat yang dituju,tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu., tijarah (perdagangan) yaitu suatu tansaksi dengan cara tukar-menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat , zira’ah (pertanian) yaitu suatu usaha dengan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuha hidup, dan sina’ah (industri).

Prilaku konsumsi ideal orang muslim menurutnya adalah sederhana, suka memberikan derma (charity), tetapi tidak suka meminta-minta. Buku kedua membahas berbagai bentuk transasksi atau kerja sama usaha dalam bisnis, misalnya saham (prepaid order), syirkah (partnership), dan mudharabah. Biku yang ditulis Al-Syaibani ini mengandung tinjauan normative sekaligus positif.

Dan buku al-Siyar al-Kabir adalah buku karangannya yang terakhir. Pembahasannya mencakup semua hal yang berkaitan dengan peperangan dan kaitannya dengan kaum musyrikin, musuh kaum muslim, dan hukum-hukumnya. Selain itu, bukunya membahas tentang tawanan perang (laki-laki, perempuan, dan anak-anak), masuk Islamnya orang musyrik, keamanan mereka, utusan yang diutus memasuki Dar al-islam dari Dar al-harb, kuda-kuda perang yang dipakai oleh mereka, rampasan perang, perdamaian dan perjanjiannnya, tebusan dan hukum senjata, budak, tanah yang dikuasai oleh musuh di negeri musuh, orang Islam yang berada di negeri musuh, pelanggaran perjanjian, kejahatan dalam perang, dan beratus masalah yang berkaitan dengan musuh dan hubungan kaum muslimin dan mereka pada saat perang maupun damai.

Al-Syaibani bersandar sepenuhnya kepada alquran dan hadis yang meriwayatkan peperangan Rasul yang berbicara tentang peristiwa yang betul-betul terjadi, dan hukum-hukum yang terjadi pada saat terjadinya peperangan kaum Muslim dan penaklukan wilayah yang mereka lakukan. Dia juga menggunakan perbandingan kepada masa-masa tertentu. Harun al-Rayid terheran-heran ketika menyimak isi buku ini dan memasukkan ke dalam daftar hal-hal yang patut dibanggakan pada masa kekahalifahannya. Perhatian terhadap buku ini juga terlihat pada masa daulah Utsmaniyah, karena buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, dan dijadikan sebagai dasar bagi hukum-hukum pejuang daulah Utsmaniyah ketika mereka berperang melawan negara-negara Eropa. selain itu Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani adalah salah seorang tokoh penulis dalam hukum internasional.[3]

  1. Konsep teori yang dikemukakan Imam Al-Syaibani

Pemikiran ekonomi Al-Syaibani dapat dilihat pada Kitab al-Kasb yaitu sebuah kitab yang lahir sebagai respon beliau terhadap sikap Zuhud yang tumbuh dan berkembang pada abad kedua Hijriyah. Secara keseluruhan, kitab ini mengungkapkan kajian mikro ekonomi yang bekisar pada teori Kasb (pendapatan) dan sumber-sumbernya serta pedoman prilaku produksi dan konsumsi. Kitab ini merupakan kitab pertama di dunia Islam yang membahas permasalahan ini. Dr. al-Janidal menyebut al-Syaibani sebagai salah satu perintis ilmu ekonomi dalam islam.

Hal yang dibahas Al-syaibani antara lain:

  1. Al-Kasb (kerja)

Kerja merupakan hal yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Allah telah menjadikan dunia ini dengan berbagai ciptaannya temasuk manusia. Manusia diciptakan sebagai khalifah dan bekerja keras untuk memenuhi kehidupanya. Dan manusia disuruh menyebar untuk mencari karunia Allah. Menurut Al-Syaibani al-Kasb (kerja) yaitu sebagai mencari perolehan harta melaui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas ini termasuk dalam aktivitas produksi.

Dalam ekonomi islam berbeda dengan aktivitas produksi dalam ekonomi konvensional. Perbedaannya adalah kalau dalam ekonomi islam, tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang atua jasa disebut sebagai aktivitas produksi, karena aktivitas produksi sangat erat terkait dengan halal haramnya sesuatu barang atau jasa dan cara memperolehnya. Maksudnya aktivitas menghasilkan barang dan jasa yang halal saja yang dapat disebut sebagai aktivitas produksi. Dalam memproduksi, kita harus mengetahui apa produk yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang tersebut, apa tujuan dari produk yang diproduksikan, dan kepada siapa produk akan dituju. Itu semua harus kita ketahui agar terhindar dari produksi yang dilarang oleh islam.

Produksi barang atau jasa dalam ilmu ekonomi yaitu barang atau jasa yang mempunyai utilitas (nilai guna). Dalam islam, barang dan jasa mempunyai nilai guna jika dan hanya mengandung kemaslahatan. Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara ilmu unsur pokok kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep maslahat merupakan kosep yang objektif terhadap prilaku produsen karena ditentukan oleh tujuan (maqashid) syari’ah yaitu memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Sedang kosep ekonomi konvensional menganggap bahwa suatu barang dan jasa mempunyai nilai guna selama masih ada orang yang menginginkannya. Maksudnya dalam ekonomi konvensional, nilai guna suatu barang atau jasa ditentukan oleh keinginan (wants) orang per orang dan ini bersifat subyektif tanpa menghiraukan akhirat. Dan tidak tau halal atau haram produk tersebut.

Dalam pandangan islam, aktivitas produksi merupakan bagian dari kewajiban akan ‘Imarul Kaum, yaitu menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk. Asy-Syaibani menegaskan kerja merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah AWT dan karenanya hukum bekerja adalah wajib. Ada dalil-dalil yang menegaskannya, yaitu:

  1. Firman Allah QS. Al-Jumu’ah ayat 10

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

  1. Hadits Rasulullah Saw,

“ Mencari pendapatan adalah wajib bagi setiap muslim.”

  1. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab r. a.

Lebih mengutamakan derajat kerja daripada jihad. Sayyidina Umar menyatakan, dirinya lebih menyukai meninggal pada saat berusaha mencari sebagian karunia Allah Swt di muka bumi daripada terbunuh di medan perang, karena Allah Swt mendahulukan orang-orang yang mencari sebagian karunia-Nya daripada para mujahidin melalui firman-Nya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah….”( QS. Al-Muzammil: 20).[4]

  1. Kekayaan dan Kefakiran

Menurut Al Syaibani sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Ia menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya, adalah lebih baik bagi mereka.

sifat-sifat fakir diartikannya sebagai kondisi yang cukup (kifayah), bukan kondisi meminta-minta (kafalah). Di sisi lain, ia berpendapat bahwa sifat-sifat kaya berpotensi membawa pemiliknya hidup dalam kemewahan. Sekalipun begitu, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut hanya digunakan untuk kebaikan.[5]

  1. Klasifikasi Usaha-usaha perekonomian

Menurut Al-syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas empat macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Sedangkan para ekonom kontemporer membagi menjadi tiga, yaitu pertanian, perindustrian, dan jasa. Menurut para ulama tersebut usaha jasa meliputi usaha perdagangan. Diantara keempat usaha perekonomian tersebut, Al-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian dari usaha lain. Menurutnya, pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksakan berbagai kewajibannya. Dalam perekonomian, pertanian merupakan suatu usaha yang mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dari segihukum, Al-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi dua, yaitu fardu kifayah dan fardu ‘ain. Berbagai usaha perekonomian dihukum fardu kifayah apabila telah ada orang yang mengusahakannya atau menjalankannya, roda perekonomian akan terus berjalan dan jika tidak seorang pun yang menjalankannya, tata roda perekonomian akan hancur berantakan yang berdampak pada semakin banyaknya orang yang hidup dalam kesengsaraan.

Barbagai usaha perekonomian dihukum fardu ‘ain karena usaha-usaha perekonomian itu mutlak dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggunganya. Bila tidak dilakukan usaha-usaha perekonomian, akan menimbulkan kebinasaan bagi dirinya dan tanggungannya.[6]

  1. Kebutuhan-kebutuhan Ekonomi

Al Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara yaitu makan, minum ,pakaian, dan tempat tinggal. Para ekonom yuang lain mengatakan bahwa kempat hal ini adalah tema ekonomi.

  1. Spesialisasi dan Distribusi Pekerjaan

Al-syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Manusia tidak akan bisa hidup sendirian tanpa memerlukan orang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya dan manusia berusaha keras, usia akan membatasi dirinya. Oleh karena itu, Allah SWT memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu diantaranya, Allah tidak akan mempersulit makhluknya yang mau berusaha tetapi akan memberikan jalan atau petunjuk untuk dirinya. sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah SWT berfiman dalam surat az-Zukhruf ayat 32

Artinya: “dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajad,”

Dan Allah berfirman dalam Qur’an surat al-Maidah ayat : 2

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa…”

Rasulullah saw bersabda:

“ sesungguhnya Allah SWT selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudara muslimnya.” (HR Bukhari-Muslim)

Selain itu Al-syaibani menyatakan bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepada-Nya atau membantu suadaranya tersebut niscaya akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Dengan demikian, distribusi pekerjaan seperti di atas merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek religius dan aspek ekonomis.

0 FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail
TOKOH EKONOMI ISLAM : Pokok-Pokok Pemikiran Imam Abu Yusuf (113 – 182 H / 731 – 798 M )

TOKOH EKONOMI ISLAM : Pokok-Pokok Pemikiran Imam Abu Yusuf (113 – 182 H / 731 – 798 M )

by Budi darmawan
written by Budi darmawan

TOKOH EKONOMI ISLAM : Pokok-Pokok Pemikiran Imam Abu Yusuf

(113 – 182 H / 731 – 798 M )

 

Pemikiran ekonomi Islam sebenarnya sudah diawali sejak Muhammad SAW dipilih menjadi seorang Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan hidup bermasyarakat, yang kemudian dilanjutkan oleh penggantinya, Khulafaur Rasyidin serta khalifah selanjutnya dalam menata ekonomi negara.

Sistem ekonomi Islam telah terbentuk secara berkala sebagai sebuah subyek interdisipliner sesuai dengan paradigma Islam. Di dalam tulisan-tulisan para pengamat, Al-Qur’an, ahli hukum/syariah, sejarawan, serta filosof, sosial, politik, serta moral. Sejumlah cendekiawan Islam telah memberikan kontribusi yang sangat berharga sejak berabad-abad yang lampau. Walaupun, pada kenyataannya para cendekiawan tersebut tidak memfokuskan pemikirannya dalam kajian ilmu ekonomi. Keadaan ini mengantarkan Islam pada masa kejayaannya dimana telah banyak memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap peradaban dunia.
Salah satu pemikir ekonomi Islam pada masa klasik adalah Abu Yusuf.

I.Latar belakang sosial

Nama lengkap Abu Yusuf adalah Ya’qub bin Ibrahim bin Habib al Ansari. Ia lahir di Kufah, Irak pada tahun 731 M (113 H). Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab. Keluarganya disebut Ansari karena dari pihak ibunya masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansar (pemeluk Islam pertama dan penolong Rasulullah SAW di Madinah). Sejak Abu Yusuf masih kecil, beliau mempunyai minat ilmiah yang tinggi, tetapi karena keadaan ekonomi keluarganya yang lemah, maka beliau bekerja mencari nafkah.

Dalam belajar, beliau sangat gigih dan menunjukkan kemampuan yang tinggi sebagai ahlulhadis dan ahlurra’yi yang dapat menghafal sejumlah hadist. Hingga kemudian beliau mendalami ilmu fiqh yang dipelajarinya pada Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila atau Ibnu Abi Laila. Kemudian beliau belajar pada Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi. Karena melihat bakat dan semangat serta ketekunan Abu Yusuf dalam belajar, Imam Abu Hanifah menyanggupi untuk membiayai semua keperluan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya. Imam Abu Hanifah sangat mengharapkan agar Abu Yusuf kelak dapat melanjutkan dan menyebarluaskan Mazhab Hanafi ke berbagai dunia Islam.

Hadist yang diriwayatkannya diperoleh dari guru-gurunya, antara lain Abi Ishaq al Syaibani, Sulaiman al Taymi, Yahya bin Said al Ansari, A’masi, Hisyam bin Urwah, Ata’ bin Sa’ib, dan Muhammad Sihaq bin Yasir.

Setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukannya sebagai guru pada perguruan Imam Abu Hanifah. Ketika itu Abu Yusuf tetap mewarisi prinsip gurunya yang tidak mau memegang jabatan apapun dalam bidang pemerintahan, terutama jabatan kehakiman. Namun, sejak Imam Abu Hanifah wafat, keadaan ekonomi keluarganya semakin lama semakin memburuk, hal itu membuat karier keilmuannya tidak berkembang. Sehingga pada tahun 166 H/782 M beliapun meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Dan disinilah karier keilmuannya berkembang hingga beliau memegang jabatan dalam kehakiman.
Abu Yusuf meninggal pada tahun 182 H/798 M.

II. Capaian Karir
Abu Yusuf adalah seorang mufti pada masa kekhalifahan Harun al Rasyid. Jabatan penting yang pernah diamanahi pada Abu Yusuf :

1. Pada tahun 159-169 H/775-785 M Abu Yusuf diangkat sebagai hakim oleh Khalifah Abbasiyah, al Mahdi di Baghdad Timur. Jabatan ini terus dipegangnya sampai masa kekhalifahan al Hadi pada tahun 169-170 H/785-786 M. Jabatan yang dipegangnya pada masa ini hanya memberi wewenang kepadanya untuk memutuskan perkara yang diajukan serta memberi fatwa bagi yang membutuhkannya.

2. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar Rasyid, tahun 170-194 H/786-809 M, beliau menjabat sebagai ketua para hakim (Qadi al Qudah, seperti ketua Mahkamah Agung pada masa sekarang) pertama Daulah Abbasiyah. Jabatan ini belum pernah ada sejak Bani Umayyah sampai pada masa Khalifah al Mahdi dari Daulah Abbasiyah. Pada masa ini, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai hakim lebih luas, yaitu disamping memutuskan perkara, juga bertanggungjawab menyusun materi hukum yang diterapkan oleh para hakim. Wewenangnya yang paling penting adalah mengangkat para hakim di seluruh negeri.

III. Keahlian Bidang
Secara umum, Abu Yusuf mendalami ilmu fikih. Karena kertertarikan beliau dalam bidang fikih, beliaupun belajar pada Imam Abu Hanifah. Ketekunan dalam belajar membuat Abu Yusuf menyusun buku-buku yang merupakan buku pertama tentang kajian fikih yang beredar pada masa itu. Dalam lingkungan peradilan dan mahkamah-mahkamah resmi, banyak dipengaruhi dan diwarnai oleh Mazhab Hanafi, sehingga membuat Abu Yusuf terkenal ke berbagai negeri seiring dengan perkembangan Mazhab Hanafi.
Beliaupun banyak mempelajari hadist dan meriwayatkan hadist. Banyak diantara para ahli hadist yang memuji kemampuannya dalam periwayatan hadist.

IV. Pokok-pokok Pemikiran dalam Bidang Ekonomi
Sejak awal, pemikiran ekonomi Islam terfokus pada penekanan terhadap tanggung jawab penguasa. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat yang panjang yang dikirimkannya kepada khalifah Harun ar-Rasyid. Abu Yusuf menyatakan bahwa :
Anda tidak diciptakan dengan sia-sia dan tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Allah akan menanyakan Anda mengenai segala sesuatu yang Anda miliki dan apa yang Anda lakukan terhadapnya.
Atas permintaan khalifah Harun ar-Rasyid, Abu Yusuf menyusun Kitab al-Kharaj untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem perpajakan yaitu menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj, ushr, zakat, dan jizyah.

Kharaj adalah pajak atas tanah atau bumi yang pada awalnya dikenakan terhadap wilayah yang ditaklukkan melalui perang ataupun karena pemilikan mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslim.

Ushr adalah zakat atas hasil pertanian dan bea cukai yang dikenakan kepada pedagang muslim maupun non muslim yang melintasi wilayah Daulah Islamiyah, yang dibayar hanya sekali dalam setahun. Untuk pengelolaan zakat pertanian ditentukan sebagai berikut, jika pengelolaan tanah menggunakan teknik irigasi ditentukan 5 persen dan jika pengelolaan tanah menggunakan teknik irigasi tadah hujan ditentukan 10 persen. Bea cukai untuk pedagang muslim dikenakan 2,5 persen sedangkan untuk orang-orang yang dilindungi dikenakan 5 persen.

Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non muslim yang hidup di negara dan pemerintahan Islam sebagai imbalan atas perlindungan hukum, kemerdekaan, keselamatan jiwa dan harta mereka.

Dalam Kitab al-Kharaj pemikiran Abu Yusuf mencakup berbagai bidang, antara lain:

  1. Tentang pemerintahan, dimana Abu Yusuf mengemukakan bahwa seorang penguasa bukanlah seorang raja yang dapat berbuat secara diktator. Seorang khalifah adalah wakil Allah yang ditugaskan dibumi untuk melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu, harus bertindak atas nama Allah SWT. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat popular, yaitu tasarruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manutun bi al-maslahah (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka).
  2.  Tentang keuangan, Abu Yusuf menyatakan bahwa uang negara bukan milik khalifah, tetapi amanat Allah SWT dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
  3.  Tentang pertanahan, Abu Yusuf berpendapat bahwa tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama tiga tahun dan diberikan kepada yang lain.
  4.  Tentang perpajakan, Abu Yusuf berpendapat bahwa pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka.
  5. Tentang peradilan, Abu Yusuf mengatakan bahwa suatu peradilan adalah keadilan yang murni, menetapkan hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang subhat (sesuatu yang tidak pasti). Kesalahan dalam mengampuni lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum
  6. Pemikiran Abu Yusuf dalam konsep-konsep ekonomi menitikberatkan pada bidang perpajakan dan tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi. Sumbangan pemikirannya terletak pada pembuktian keunggulan pajak berimbang terhadap sistem pemungutan tetap atas tanah, keduanya ditinjau dari segi pandangan dan keadilan.
  7. Terkait dengan keadilan, kepada khalifah Harun ar-Rasyid, Abu Yusuf mengatakan :
    Mengantarkan keadilan kepada mereka yang disakiti dan menghapuskan kezaliman akan meningkatkan penghasilan, mempercepat pembangunan negara, dan membawa keberkahan, disamping mendapatkan pahala di akhirat.Dalam teori yang lain, Abu Yusuf juga menunjukkan sejumlah aturan-aturan yang mengatur perpajakan, seperti kemampuan untuk membayar, kebijakan dalam penentuan waktu pemungutan serta pemusatan pengambilan keputusan dalam pengadministrasian pajak.

Abu Yusuf menganjurkan model pajak yang proporsional atas hasil produksi tanah yang dianggapnya sebagai metode yang jujur dan seimbang bagi kedua belah pihak dalam keadaan hasil panen yang baik maupun yang buruk. Seperti dalam kasus kharaj, apabila nilai pajak tetap sementara terjadi penurunan produksi, maka ada kemungkinan membebani si wajib pajak yang akan mengakibatkan negara kehilangan penghasilan potensial yang sangat baik. Karena pada saat itu si wajib pajak tadi akan membayar sejumlah uang yang sangat tinggi, itu akan merugikan kepentingannya. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi peningkatan produksi, nilai pajak yang tetap itu akan menjadi rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan negara dalam melaksanakan administrasinya.

Dalam hal pemungutan dan pengadministrasian pajak, ada sejumlah departemen yang bertanggungjawab dalam menangani berbagai pungutan pajak dan keuangan. Dan Baitul Mal sebagai pusat atau koordinator dari departemen tersebut, yang merupakan kantor perbendaharaan dan keuangan negara, yang dikenal sejak awal Islam.

Dalam pandangannya tentang masalah tanah dan pertanian, Abu Yusuf mengemukakan dalam Kitab al-Kharaj:
Menggarap tanah tak produktif sangat dihargai oleh Rasulullah SAW dan menyia-nyiakannya sangat tidak disukai. Itu mengikuti hadist Rasulullah SAW: “Pemilik asli tanah itu adalah Allah SWT dan Rasulullah SAW dan kalian sesudah itu. Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati (tak digarap) merupakan perbuatan yang amat mulia.

Untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih besar dengan cara penyediaan fasilitas dalam perluasan lahan pertanian, Abu Yusuf lebih cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil produksi pertanian para penggarap daripada penarikan sewa dari lahan pertanian.

Abu Yusuf juga memberikan pandangannya terhadap mekanisme pasar. Abu Yusuf menyatakan dalam Kitab al-Kharaj:
Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.

Dari pernyataan tersebut, Abu Yusuf tampaknya menyangkal pendapat umum mengenai hubungan timbal balik antara penawaran dan harga. Pendapat umum yang berkembang saat ini menyatakan apabila barang yang tersedia sedikit maka kemungkinan harganya pun akan mahal begitupun sebaliknya, apabila jumlah barang yang tersedia banyak, maka harganya akan murah. Namun, pada kenyatannya terbentuknya harga dalam pasar tidak hanya bergantung pada segi penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan.

Poin kontroversial dalam analisis ekonomi Abu Yusuf adalah pada masalah pengendalian harga (tas’ir). Beliau menentang penguasa yang menetapkan harga. Seperti dikemukakan beliau dalam Kitab al-Kharaj bahwa hasil panen pertanian yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung.

Muh. Nejatullah Siddiqi, seorang pakar ekonomi Islam, berpendapat bahwa penjelasan Abu Yusuf tentang hubungan antara penyediaan barang dan harga tidak dibahas secara mendalam dan nasihatnya terhadap aturan yang menentang pengawasan harga yang tidak diimbangi dengan penjelasan secara menyeluruh mengenai permasalahan tersebut.

Muh. Nejatullah Siddiqi, berkesimpulan bahwa pandangan Abu Yusuf terletak pada penekanan atas pekerjaaan umum, seperti dalam bidang penyediaan sarana irigasi dan jalan raya. Dia juga menyarankan sejumlah aturan dalam hal pengukuran jaminan pembangunan untuk memajukan sektor pertanian.

V. Karya

Disela-sela kesibukannya sebagai murid, guru, hakim dan sebagai pejabat penting dalam kehakiman, Imam Abu Yusuf masih sempat menulis berbagai buku yang berpengaruh besar dalam memperbaiki system pemerintahan dan peradilan serta penyebaran Mazhab Hanafi. Beberapa diantara karyanya adalah sebagai berikut :
1. Kitab al-Asar, yang memuat hadist yang diriwayatkan beliau dari ayah dan gurunya. Dari hadist-hadist tersebut ada yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, ada yang sampai kepada sahabat, dan ada pula yang sampai kepada tabiin.
2. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Laila, yang mengemukakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Abi Laila serta perbedaan pendapat mereka. Juga memuat kritik keras Imam Abu Hanifah terhadap ketetapan peradilan yang dibuat oleh Ibnu Abi Laila dala memutuskan perkara.
3. Kitab ar-Radd ‘ala Siyar al-Auza’i. Kitab ini memuat perbedaan pendapatnya dengan pendapat Abdurrahman al-Auza’i tentang masalah perang dan jihad.
4. Kitab al-Kharaj, yang merupakan kitab terpopuler diantara karya-karya Abu Yusuf. Didalam kitab ini, beliau menuangkan pemikiran fikihnya dalam berbagai aspek, diantaranya seperti keuangan negara, pajak tanah, pemerintahan, dan musyawarah.

Selain kitab-kitab diatas, menurut Ibnu Nadim (wafat 386 H/995 M), seorang sejarawan, masih banyak buku yang disusunnya. Diantaranya Kitab as-Salah (mengenai shalat), Kitab az-Zakah (mengenai zakat), Kitab as-Siyam (mengenai puasa), Kitab al-Bai’ (mengenai jual beli), Kitab al-Fara’id (mengenai waris), dan Kitab al-Wasiyyah (tentang wasiat). Abu Yusuf juga menulis Al Jawami, buku yang sengaja ditulis untuk Yahya bin Khalid.

VI.Kesimpulan

  • Ekonomi Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi dunia. Hanya saja, kenyataan bahwa ekonomi Islam pernah mengalami masa kejayaan selama beberapa abad, dibelokkkan oleh pemikiran kapitalis. Padahal jauh sebelum adanya pemikiran kapitalis, sejumlah pemikir Islam telah memberikan sumbangan pemikirannnya yang sangat besar terhadap ekonomi dunia, walaupun para pemikir Islam tersebut berasal dariberbagai disiplin ilmu yang berbeda.
  • Pemikiran Abu Yusuf dalam konsep-konsep ekonomi terfokus pada bidang perpajakan dan pengolahan lahan pertanian, yang dituangkannya dalam Kitab al-Kharaj. Selain itu, beliau juga memberikan pendapatnya dalam hal mekanisme pasar terhadap permintaan dan penawaran harga. Abu Yusuf memberikan pandangan yang singkat, jelas, dan padat dalam permasalahan ekonomi.
  • Dalam masalah perpajakan, Abu Yusuf menganjurkan sistem pajak yang proporsional, seimbang dan berdasarkan prinsip keadilan.
  • Dalam masalah pertanian, untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih besar dengan cara penyediaan fasilitas dalam perluasan lahan pertanian, Abu Yusuf lebih cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil produksi pertanian para penggarap daripada penarikan sewa dari lahan pertanian.
  • Dalam hal mekanisme pasar, Abu Yusuf memberikan pandangan yang berbeda dengan pendapat umum, dimana harga yang mahal bukan berarti terdapat kelangkaan barang dan harga yang murah bukan berarti jumlah barang melimpah, tetapi ada variabel-variabel lain yang menentukan pembentukan harga. Abu Yusuf juga menentang penguasa menentukan harga.
2 FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail

TOKOH EKONOMI ISLAM : Pemikiran Abu Ubaid dalam Ekonomi

by Budi darmawan
written by Budi darmawan
  1. Biografi

Abu Ubaid bernama Lengkap Al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Beliau terlahir dikota Hirrah Khurasan sebelah barat laut Afganistan pada tahun 150 H dari ayah keturunan Byzantium, maula dari suku Azad.[20] Ia belajar pertamakali dikota asalnya, lalu pada usia 20 dia mulai berkelana dan mencari ilmu ke Kufah, Basrah, dan Baghdad untuk belajar tata bahasa Arab, qirâ’ah, tafsir, hadis, dan fikih (di mana tidak dalam satu bidang pun ia bermadzhab tetapi mengikuti dari paham tengah campuran). Pada tahun 192 H, Thâbit ibn Nasr ibn Mâlik (gubernur yang ditunjuk Harun al Rasyid untuk propinsi Thughur) menunjuknya sebagai qâdi’ di Tarsus sampai 210 H. Kemudian ia tinggal di Baghdad selama 10 tahun, pada tahun 219 H, setelah berhaji ia tinggal di Mekkah sampai wafatnya. Ia meninggal pada tahun 224 H.

 

  1. Karya Abu Ubaid

Dalam setiap harinya, Menurut Abû Bakar ibn Al-Anbari, Abû ‘Ubaid membagi malamnya pada 3 bagian, 1/3 nya untuk tidur, 1/3 nya untuk shalat malam dan 1/3 nya untuk mengarang.Bagi Abû ‘Ubaid satu hari mengarang itu lebih utama baginya dari pada menggoreskan pedang di jalan AllahHasil karyanya ada sekitar 20, baik dalam bidang ilmu nahwu, qirâ’ah, fikih, syair dan lain-lain.Yang terbesar dan terkenal adalah Kitâb Al-Amwâl dalam bidang fikih.Kitâb al-Amwâl dari Abû ‘Ubaid merupakan suatu karya yang lengkap tentang keuangan negara dalam Islam.Buku ini sangat kaya dengan sejarah perekonomian dari paruh pertama abad kedua Hijrah. Buku ini juga merupakan rangkuman (compendium) tradisi asli (authentic) dari Nabi dan Atsar para sahabat dan tabi’în tentang masalah ekonomi.[21] Dalam bukunya tersebut Abû ‘Ubaid tidak hanya mengungkapkan pendapat orang lain tetapi juga mengemukakan pendapatnya sendiri.

Kitab al Amwal merupakan sebuah mahakarya tentang ekonomi yang dibuat oleh Abu Ubaid yang menekankan beberapa issu mengenai perpajakan, hukum, serta hukum administrasi dan hukum internasional. Kitab Al-Amwal secara komprehensif membahas tentang sistem keuangan publik islam terutama pada bidang administrasi pemerintahan. kitab  ini juga memuat sejarah ekonomi Islam selama dua abad pertama hijriyah, dan merupakan sebuah ringkasan tradisi Islam asli dari Nabi, para sahabat dan para pengikutnya mengenai permasalahan ekonomi. Abu ubaid, dalam Kitab Al-Amwal, banyak mengutip pandangan dan perlakuan ekonomi dari imam dan ulama terdahulu. Ia sering mengutip pandangan Malik ibn Anas dan pandangan sebagian besar ulama madzhab Syafi’i lainnya, dan juga mengutip beberapa ijtihad Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani.

 

  1. Pandangan Ekonomi Abu Ubaid
  2. Filosofi Hukum dari Sisi Ekonomi

Abû ‘Ubaid dalam Al-Amwal jika dilihat dari sisi filsafat hukum maka akan tampak bahwa Abû ‘Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Baginya, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya ia memiliki pendekatan yang berimbang kepada hak-hak individual, publik dan negara; jika kepentingan individual berbenturan dengan kepentingan publik maka ia akan berpihak pada kepentingan publik.

Tulisan-tulisan Abû ‘Ubaid lahir pada masa kuatnya Dinasti Abbasiyah dan tidak ada masalah legitimasi, sehingga pemikirannya seringkali menekankan pada kebijakan khalifah untuk membuat keputusan (dengan kehati-hatian).Khalifah diberikan kebebasan memilih di antara alternatif pandangannya asalkan dalam tindakannya itu berdasarkan pada ajaran Islam dan diarahkan pada kemanfaatan kaum Muslim, yang tidak berdasarkan pada kepentingan pribadi.

Lebih jauh, pengakuannya terhadap otoritas imam dalam memutuskan untuk kepentingan publik seperti membagi tanah taklukan pada para penakluk ataupun membiarkan kepemilikannya pada penduduk setempat atau lokal, adalah termasuk dalam hal tersebut. Mirip dengan itu setelah mengungkap alokasi dari khums, ia menyebutkan bahwa imam yang adil dapat memperluas batasan-batasan yang telah ditentukan apabila mendesaknya kepentingan publik. Akan tetapi di lain pihak, Abû ‘Ubaid dalam pembahasannya secara tegas menekankan bahwa pembendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya.

Saat membahas tentang tarif atau persentase untuk pajak tanah dan poll-tax, ia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial dari subyek non-Muslim, dalam finansial modern disebut sebagai “capacity to pay” (kemampuan membayar) dan juga memperhatikan kepentingan para penerima Muslim.

Ia membela pendapat bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan tapi dapat diturunkan jika terjadi ketidakmampuan membayar serius. Ia juga menjelaskan beberapa bab untuk menekankan, di satu sisi bahwa pengumpul kharaj, jizyah ‘ushur atau zakat tidak boleh menyiksa subyeknya dan di sisi lain bahwa para subyek harus memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan pantas (wajar).

Dengan perkataan lain, Abû ‘Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi atau penindasan dalam perpajakan serta terjadinya penghindaran terhadap pajak.

 

  1. Dikotomi Badui ke Urban

Abû ‘Ubaid menegaskan bahwa berbeda dengan kaum badui ( masyarakat tradisional/desa), kaum urban atau perkotaan: 1) ikut terhadap keberlangsungan negara dengan berbagi kewajiban administrasi dari semua muslim; 2) memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka; 3) menggalakkan pendidikan dan pengajaran melalui pembelajaran dan pengajaran al-Qur’an dan al-Sunnah dengan  diseminasi (penyebaran) keunggulan kualitas isinya; 4) melakukan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerapan hudud; 5) memberikan contoh universalisme Islam dengan shalat berjamaah.

Singkatnya disamping keadilan ‘Abû ‘Ubaid mengembangkan suatu negara Islam yang berdasarkan administrasi, pertahanan, pendidikan, hukum dan cinta. Karakteristik tersebut hanya diberikan oleh Allah kepada kaum Urban, kaum Badui biasanya tidak menyumbang pada kewajiban publik sebagaimana kewajiban kaum Urban, tidak dapat menerima manfaat pendapatan fai’ seperti kaum Urban, mereka tidak berhak menerima tunjangan dan provisi dari negara, mereka memiliki hak klaim sementara terhadap penerimaan fai’  hanya pada saat terjadi tiga kondisi krisis seperti saat invasi atau penyerangan musuh, kekeringan yang dahsyat, dan kerusuhan sipil.

Abû ‘Ubaid memperluas aturan ini pada masyarakat pegunungan dan pedesaan, sementara ia memberikan kepada anak-anak perkotaan hak yang sama dengan orang dewasa terhadap tunjangan walaupun kecil yang berasal dari pendapatan fai’, yang mungkin karena menganggap mereka (anak-anak) sebagai penyumbang potensial terhadap kewajiban publik yang terkait. Lebih lanjut Abû ‘Ubaid mengakui adanya hak dari para budak perkotaan terhadap arzak (jatah) yang bukan tunjangan.

Dari semua ini Abû ‘Ubaid membedakan antara kehidupan para badui dengan kultur menetap perkotaan dan mengembangkan komunitas muslim atas dasar perhargaan martabat perkotaan.Solidaritas serta kerjasama merasakan kohesi sosial berorientasi urban dan komitmen vertikal dan horizontal sebagai unsur esensial dari stabilitas sosio politik dan makroekonomi. Dari apa yang dibahas sejauh ini dapat terbukti bahwa Abû ‘Ubaid selalu memelihara keseimbangan antara hak-hak dengan kewajiban-kewajiban warganegara.

 

  1. Kepemilikan Publik

Abû ‘Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan publik karena pendekatan terhadap kepemilikan tersebut sudah sangat dikenal dan dibahas secara luas oleh banyak ulama.

Saya mengiginkan suatu hal yang dapat mencukupi generasi yang pertama dan generasi yang terakhir

Pernyataan abu ubaid diatas mengisyaratkan bahwasannya keuntungan yang didapat dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat islam.

 

  1. Kepemilikan dalam Pandangan Kebijakan Perbaikan Pertanian

Sesuatu yang baru dalam hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian ditemukan oleh Abû ‘Ubaid secara implisit.Menurutnya, kebijakan pemerintahan seperti iqtâ’ terhadap tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual dari tanah tandus atau tanah yang sedang diusahakan kesuburannya atau diperbaiki sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian.Jika dibiarkan sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian, maka tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk ditanami dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Jika dibiarkan menganggur selama tiga tahun berturut-turut akan didenda dan kemudian akan dialihkan kepemilikannya oleh imam. Bahkan tanah gurun yang termasuk dalam hima, pribadi dengan maksud untuk direklamasi jika tidak ditanami dalam periode yang sama dapat ditempati oleh orang lain dengan proses yang sama. Pemulihan yang sebenarnya adalah pada saat tanah tersebut ditanami setelah diairi, manakala tandus, kering atau rawa-rawa.

Jadi, menurut Abû ‘Ubaid sumber dari publik seperti sumber air, pada rumput penggembalaan dan tambang minyak tidak boleh pernah dimonopoli seperti pada hima (tanam pribadi). Semua ini hanya dapat dimasukkan ke dalam kepemilikan negara yang digunakan untuk pelayanan masyarakat.

 

  1. Pertimbangan Kepentingan

Setelah merujuk pada banyak pendapat tentang seberapa besar seseorang berhak menerima zakat.Abû ‘Ubaid sangat tidak setuju dengan mereka yang berpendapat bahwa pembagian yang sama antara delapan kelompok dari penerima zakat dan cenderung untuk meletakkan suatu batas tertinggi (ceiling) terhadap penerimaan perorangan. Bagi Abû ‘Ubaid yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan dasar seberapapun besarnya serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari kelaparan dan kekurangan.

Karenanya pendekatan ini mengindikasikan adanya tiga tingkatan sosio ekonomi pengelompokan yang terkait dengan status zakat yaitu kalangan kaya yang terkena wajib zakat, kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat tetapi juga tidak berhak menerima zakat, kalangan penerima zakat (mustahik). Berkaitan dengan itu ia mengemukakan pentingnya distribusi kekayaan melalui zakat. Secara umum‘Abû ‘Ubaid mengadopsi prinsip “bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing” (likulli wâhidin hasba hâjatihi) dan ia secara mendasar lebih condong pada prinsip “bagi setiap orang adalah menurut haknya”,

 

  1. Fungsi Uang

Pada prinsipnya, Abû ‘Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran (standard of exchange value) dan sebagai media pertukaran (medium of exchange).dalam hal ini ia menyatakan:

“ Ada hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apa pun kecuali keduannya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaan untuk membeli sesuatu (infaq).

Pernyataan abu ubaid tersebut menunjukkan bahwa ia mendukung teori konvensional mengenai uang logam, walaupun sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak layak untuk apa pun kecuali keduannya menjadi harga dari barang dan jasa. Tampak jelas bahwa pendekatan ini menunjukkan dukungan Abû ‘Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai yang logam, ia merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain. Jika kedua benda tersebut digunakan sebagian komoditas maka nilainya akan dapat berubah-ubah pula karena dalam hal tersebut keduanya akan memainkan peran yang berbeda sebagai barang yang harus dinilai atau sebagai standar penilaian dari barang lainnya. Walaupun Abû ‘Ubaid tidak menyebutkan fungsi penyimpanan nilai (store of value) dari emas dan perak, ia secara implisit mengakui adanya fungsi tersebut ketika membahas tentang jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena zakat dan jumlah zakatnya.

1 FacebookTwitterGoogle +WhatsappTelegramEmail
Load More Posts
https://www.cryptonairenews.com/
https://relaxthemuscle.com/