17 SYARAT MLM SYARIAH

Siapa yang tidak kenal dengan Multi Level Marketing atau disingkat dengan MLM. Strategi pemasaran yang sudah sangat mendunia ini diikuti hampir setiap level masyarakat. Yang tinggal di kota ataupun desa. Yang kaya ataupun yang belum bekerja. Dan mungkin saja anda adalah salah satunya yang pernah atau sedang menggeluti jenis pemasaran ini   

 

Pada tulisan kali ini saya akan membahas tentang MLM menurut sudut pandang ekonomi islam.  Banyak yang mengatakan bisnis ini halal namun tidak sedikit juga yang antipati dan menyebutnya haram. Sama dengan tulisan tulisan saya sebelumnya, saya berusaha tidak menghakimi satu MLM tertentu. Tetap dengan gaya bahasa deskriptif persuasif dan argumentatif saya akan menyampaikan 17 syarat sehingga MLM itu bisa dikatakan sebagai syariah.

 

Apa itu MLM ?

MLM adalah strategi pemasaran berjenjang atau berantai, di mana tenaga penjual (sales) tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. MLM disebut juga network marketing karena produk yang dipasarkan langsung sampai ke tangan konsumen/pelanggan tanpa melalui jaringan distribusi yang panjang seperti pada bisnis tradisional/konvensional. Sehingga terlihat jelas bahwa bisnis network marketing merupakan efisiensi dari jalur pemasaran yang panjang seperti pada bisnis tradisional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa MLM adalah suatu bisnis atau usaha yang mengutamakan jaringan dari orang-orang dalam bentuk tingkatan-tingkatan atau level yang bertujuan untuk memasarkan barang/jasa.

Banyak yang keliru menganggap Money Game, Arisan Berantai dan Skema Piramida sama dengan MLM atau mengira semua bisnis yang melakukan Sponsoring adalah MLM. Tidak sedikit pula yang memiliki pandangan negatif terhadap MLM karena mungkin pernah merugi di bisnis Money Game, Arisan Berantai atau Skema Piramida. Beberapa pendapat yang mengharamkan MLM beberapa argumentasinya ditujukan kepada Money Game/Arisan berantai . Untuk yang ingin mengetahui perbedaannya bisa dilihat pada tulisan sebelumnya http://ekonomi-islam.com/arisan-berantai-mengapa-diminati-dan-apakah-hukumnya/

 

Dari penelitian yang saya lakukan pada beberapa MLM yang ada, dengan tentu memperhatikan Fatwa MUI Nomor  75/DSN-MUI/VII/2009, (anda bisa download disini http://ekonomi-islam.com/kumpulan-peraturan-ekonomi-islam/) . Ada 17 syarat yang harus diperhatikan betul betul oleh perusahaan yang menggunakan sistem MLM dalam mendistribusi dan menjual produknya kepada masyarakat. 17 syarat itu kita bagi dalam 3 komponen besar yaitu :  

  • Perizinan

  • Produk

  • Sistem Jaringan

 

Saya akan coba jelaskan satu persatu :

  1. Perizinan

Sebuah perusahaan MLM yang beroperasi di Indonesia setidaknya memiliki 2 persyaratan hukum  :

  • Memiliki SIUPL atau Surat Ijin Usaha Penjualan Langsung yang dikeluarkan Departemen Perdagangan
  • Terdaftar di APLI (Asosiasi Penjual Langsung Indonesia) cek MLM yang anda ikuti di sini Apli.or.id

 

  1. Produk

  • Apakah Produknya ada, jelas serta bisa dilihat. Dalam sepengetahuan saya hanya BARANG yang bisa di MLM, sedangkan JASA tidak bisa. Beberapa waktu yang lalu ada perusahaan Haji dan Umroh yang menjual jasanya dengan sistem MLM, ujung ujungnya baru ketahuan itu adalah perusahaan money game/arisan berantai. Sehingga kalaupun dipaksakan bisnis JASA di MLM kan dengan seperangkat aturan yang ketat seperti yang sudah-sudah, tetap tidak bisa menutup kran peluang perusahaan memainkan aksi money game dalam operasionalnya. 
  • Produknya yang dijual halal terutama jika itu produk makanan mestilah sudah mendapat sertifikasi halal MUI dan lolos BPOM .
  • Produk yang dijual jelas manfaatnya, bisa dipergunakan bukan produk abal-abal atau hanya “topeng” belaka.
  • Tidak ada harga/biaya yang berlebihan (excessive mark-up), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh

 

  1. Sistem Jaringan

  • Komisi diberikan dan ditransfer melalui bank syariah
  • Komisi diberikan secara transparan, lewat mekanisme yang diketahui seluruh anggota jaringan. Artinya seseorang bisa mengetahui dengan pasti berapa hak yang diperolehnya dari aktivitas penjualan yang dia dan groupnya lakukan.
  • Tidak ada persyaratan minimal untuk mendapatkan komisi, artinya Rp. 1 ,- penjualan pun diperhitungkan, serta perlu diperhatikan bahwa jika pada bulan itu komisinya seorang anggota tidak mencukupi untuk persyaratan minimal transfer (kurang dari Rp.10.000,-) komisi nya tetap diakumulasi sehingga mencukupi untuk mendapatkan haknya.
  • Pemberian komisi tidak tergantung dari komposisi jaringan, seperti kanan kiri seimbang, persentase bonus pada jaringan di kaki gajah (istilah untuk group downline yang sangat besar melebihi downline lain yang dia miliki) atau aturan lain yang bertujuan menghilangkan hak dari seorang member
  • Adanya mekanisme yang memungkinkan downline bisa “membalap” upline nya. Sehingga jika posisi upline sudah berada di bawah downlinenya otomatis komposisi group haruslah berubah. Hal ini untuk menghindari seseorang hanya makan “gaji buta” tidak bekerja namun mendapatkan hasil.
  • Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Sehingga aturan jarak level seorang upline dengan downlinenya mestilah diatur. Jangan sampai hingga ke level berapapun seorang upline masih mendapatkan komisi dari kinerja jaringannya. Menurut hemat saya 5 level adalah jarak terjauh seorang upline bisa mendapatkan komisi dari aktivitas penjualan downlinenya.
  • Adanya mekanisme yang memungkinkan seseorang bisa menjadi anggota tanpa upline pribadi. Maksudnya, uplinenya adalah langsung perusahaan. Tujuannya adalah untuk keadilan dalam komisi dan lain sebagainya. Sehingga pilihan untuk bergabung melalui seorang upline adalah pilihan pribadi karena kemudahan dan fasilitas yang diberikan seorang upline seperti support system, yang manfaatnya dirasakan langsung oleh seorang downline. Namun jika seorang downline tertarik entah itu karena membaca di internet dan lain sebagainya, dia tidak diharuskan mencari upline pribadi. Cukup dengan langsung bergabung diperusahaan.
  • Tidak ada tutup point yang menjadi dasar pemberian komisi. Tutup point diartikan sebagai prestasi, yang jika dilakukan seorang member bisa mendapatkan bonus dari perusahaan. Jadi ada KOMISI yang diberikan tanpa persyaratan apapun kecuali volume penjualan dan BONUS yang diberikan dengan syarat syarat yang jelas, misalnya lewat tutup point. Karena banyak kasus tutup point malah menjadikan member menumpuk barang sehingga terjadi pemborosan dan kemubaziran.
  • Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus individu atau kultus perusahaan, maksiat dan lain-lain
  • Perusahaan dan member tidak melakukan penipuan dengan memberikan bonus yang berlebihan dan tidak lazim yang biasanya dilakukan diawal-awal perkembangan perusahaan. Tujuan sebenarnya hanyalah penipuan bagi calon anggota lainnya. Jika seorang upline melakukan kedzaliman dengan mengajarkan kebohongan maka akan terciptalah penipuan berantai ke seluruh groupnya.
  • Perusahaan tidak pernah atau sangat jarang mengganti sistem jaringan. Seringkali yang diotak-atik perusahaan adalah penghitungan point barang, persyaratan untuk menduduki suatu level dalam jaringan, persyaratan komisi, persyaratan bonus, dan sejenisnya. Perusahaan banyak yang tidak siap ketika perusahaannya berkembang pesat dan komisi yang diberikan kepada member menguras pendapatan bersih perusahaan. Jika ini terjadi, mulailah perusahaan mengubah aturan main.

 

Jika perusahaan MLM anda tidak memiliki  poin-poin diatas, sebaiknya anda pertimbangkan kembali jika ingin aktif didalamnya. Perlu diketahui saat ini posisi seorang mitra jaringan belum begitu terjamin dalam sistem hukum di indonesia khususnya dalam aturan ketenagakerjaan. Berbeda halnya dengan seorang karyawan perusahaan yang hak dan kewajibannya diatur oleh UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Seorang mitra/member MLM posisinya masih begitu lemah setidaknya untuk ukuran di Indonesia.

Jika kita kembali lagi bahwa MLM adalah sebuah sistem yang dibentuk oleh perusahaan untuk menjual produknya. Maka MLM bukanlah perusahaan itu sendiri, namun MLM adalah sebuah strategi marketing yang di adobt oleh perusahaan.  Jadi apakah memungkinkan  jika perusahaan ketika produknya telah dikenal masyarakat kemudian mengganti sistem pemasarannya ke sistem konvensional ? Mungkin saja.Tapi bukankah perusahaan sekarang sudah untung lewat mekanisme network jaringan, mengapa dia harus mengganti dengan sistem lain. Bisa saja kita berpendapat begitu, namun tetap itu semua tergantung oleh perusahaan yang bersangkutan.

Ditahap inilah posisi seorang  “pebisnis” MLM menjadi rentan. Belum lagi jika dia terbukti melanggar aturan perusahaan yang ujung-ujungnya dia harus kehilangan seluruh jaringannya bahkan didepak dari perusahaan yang telah dibinanya puluhan tahun. Cerita cerita seperti ini sangat banyak bertebaran di sekeliling kita. Sayangnya seorang “pebisnis” MLM tidak memahami aturan aturan yang ada di perusahaan seperti “mengambil” downline group yang lain, memanipulasi sistem atau ada juga yang  menjadi anggota di lebih dari satu MLM. Padahal kesemuanya itu terlarang.

Jika group yang dimiliki masih kecil serta belum banyak tenaga dan waktu yang dihabiskan untuk membangunnya mungkin anda tidak akan risau, namun ketika posisi sudah mapan, penghasilan sudah puluhan juta lalu perusahaan meng KICK anda dari perusahaan, selesailah sudah !. Begitu pun jika kita membaca UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan ataupun UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum mengakomodir kepentingan “pebisnis” MLM. Sedemikian pentingnya keberadaaan aturan yang jelas dan legal untuk melindungi seluruh “pebisnis” MLM .

Sebagai penutup, Bisnis MLM memanglah sebuah bisnis yang menjanjikan. Cukup dengan uang pendaftaran kurang dari Rp.100.000,- kita sudah bisa mengatas namakan suatu perusahaan besar untuk menjual produknya. Ada yang pesan baru dibeli, nyaris ZeroRisk . Pendapatan yang diterima jika mampu menjual dan mengelola group dengan baik bisa hingga puluhan atau mungkin ratusan juta rupiah. Karena komisi yang anda dapatkan bukan hanya karena prestasi anda namun juga karena prestasi dari group anda. Hebat bukan !

Namun tetap jangan sampai kehilangan akal sehat. Ingat kembali apa kata Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi  tentang keserakahan manusia. Cerdas dan bijaklahlah dalam memilih perusahaan MLM. Jangan sampai “habis manis sepah dibuang”.    

 

Perbedaan antara : JUDI, UNDIAN, SPEKULASI, INVESTASI dan PERDAGANGAN.

 

Pada tulisan sebelumnya kita telah menyinggung pengertian Maysir dan Judi lengkap dengan 3 cara  untuk mendeteksi suatu transaksi adalah Judi atau Tidak. Untuk yang ingin membaca kembali bisa dilihat di http://ekonomi-islam.com/maysir-3-cara-untuk-mendeteksi-suatu-transaksi-termasuk-judi-bagian-1/

Pada tulisan ini saya masih akan mengulas tentang Maysir, kali ini dengan mengetengahkan perbedaan antara JUDI, UNDIAN, SPEKULASI, INVESTASI dan PERDAGANGAN. Dalam praktek bisnis dunia modern ke 5 (lima) jenis transaksi ini jadi sangat sulit dibedakan. Kita mengira undian yang ada malah kita terjebak ke dalam perjudian. Kita mengira ini sebuah investasi eh ujung-ujungnya jadi spekulasi yang dekat ke perjudian.

Tulisan ini mencoba mendedah ke 5 (lima) poin ini lengkap dengan contoh-contoh. Sehingga dapat memudahkan anda dalam mengkategorikan apa jenis transaksi bisnis yang tengah anda laksanakan sekarang. Selamat membaca :

1. Judi

Judi meliputi dua komponen dasar yakni metoda penentuan yang menang atau kalah dan pembayaran dari yang kalah kepada pihak yang menang. Agar bisa dikategorikan judi maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi:

  1. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi

  2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah

  3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya

Komponen utama perjudian adalah yang disebut dengan transaksi yang bersifat “zero sum game”. Dalam transaksi seperti ini pihak yang dinyatakan sebagai pemenang mendapatkan pembayaran dari pihak yang kalah tanpa ada imbal jasa atas pembayaran tersebut.  Jadi pihak yang menang bertambah kekayaannya dan sementara itu pihak yang kalah berkurang kekayaannya dalam jumlah yang sama.  Penambahan dan pengurangan tersebut kalau dijumlahkan akan sama dengan nol.  Itulah esensi dari “zero sum game”. 

Dalam perjudian tidak hanya melibatkan 2 pihak saja, namun bisa banyak pihak. Bahkan antara pihak yang bertaruh dan bandar (panitia pelaksana) belum tentu berjumpa. Contohnya judi online yang masih marak saat ini, dengan login ke situs penyedia si penjudi sudah bisa bergambling ria.

Judi ini pun macam-macam jenisnya :

  1. Judi ketangkasan dan dan kemahiran. Siapa yang paling tangkas dan paling mahir dia yang menang dan berhak atas harta yang dipertaruhkan pemain lainnya. Contohnya judi kartu, judi bilyard, judi pacuan kuda dan yang sejenisnya.

  2. Judi olahraga dan sejenisnya. Permainannya di sini adalah siapa yang bisa menebak dengan benar. Di sini pelaku berusaha menebak siapa atau tim mana yang akan keluar jadi juara dalam sebuah peristiwa olahraga atau peristiwa lainnya. Yang berhasil menebak akan mendapatkan hadiah taruhan dari pemain lain. Selain itu pelaku judi bisa datang dari atlet itu sendiri dimana ia pun ikut bertaruh di situ. Misalnya tim mana yang jadi juara pada piala dunia, berapa skor pertandingan (dan semacam dengan itu)

  3. Judi angka dan sejenisnya. Dalam sistem yang lebih canggih judi angka ini banyak yang dibungkus dengan embel-embel investasi. Ciri yang paling mudah dikenal adalah membeli / menjual sesuatu yang wujudnya tidak ada, lalu berharap harganya akan naik / turun untuk mendapatkan keuntungan (gain).

 

2.  Undian

Pengertian Undian menurut Pasal 1774 KUHP Perdata sebagai berikut:

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”

 

Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian

 

Sebagai   contoh   misalnya   program  undian   berhadiah  dari Bank Swasta, setiap kelipatan tabungan sebesar Rp. 1000.000,- nasabah mendapatkan Satu poin undian. Nah poin-poin inilah yang akan digabung untuk kemudian diundi pada tanggal yang telah ditentukan oleh penyelenggara.

Contoh yang lain, misalnya sebuah koran pagi yang baru-baru ini  membuat  undian  berhadiah dengan  nama “Polling  Pemilihan Gubernur” dalam rangka Pilkada Gubernur DKI. Kupon Polling Pemilihan Gubernur ini disebar di koran tersebut selama 3 bulan lamanya. Kupon yang telah disediakan harus diisi data diri peserta beserta Calon Gubernur yang menjadi pilihannya. Kupon yang telah diisi kemudian dikembalikan ke kantor koran pagi tersebut baik melalui pos ataupun diantar langsung.

Namun ada yang perlu diperhatikan dalam undian ini, jika hati-hati maka bisa dikategorikan dalam perjudian. Lho kok bisa ? Kuncinya adalah dari manakah sumber hadiah dari undian tersebut. Jika sumber hadiah berasal dari nasabah baik secara langsung ataupun tidak maka transaksi ini termasuk dalam perjudian.  

Pada contoh pertama diatas, jika hadiah bersumber dari keuntungan bank yang disisihkan maka ini tentu tidak masuk ke dalam judi. Namun jika hadiah diperhitungkan sebagai cost of fund, artinya  secara implisit sebetulnya Anda sebagai penabung dikenai biaya membeli ‘kupon lotere’ karena imbal hasil rata-rata yang diberikan bank atas tabungan anda pasti lebih rendah dibanding jika undian itu tidak diselenggarakan.  Dalam kasus ini, secara tidak sadar anda telah terlibat perjudian.

Agar aman, sebaiknya perbankan atau koran pagi yang menyelenggarakan undian mengambil dana undian dari pos keuntungan tahun yang lalu saja.  Dengan demikian tak ada hak nasabah yang dikurangi dan kita semua terhindar dari perjudian.

Undian ini juga erat dengan lotere atau undian berhadiah. Zaman dahulu dikenal dengan nama SDSB. Untuk yang satu ini tentu kita sepakat ini adalah judi. Namun sekarang ada juga jenis judi modern. Membeli kupon dengan undian berupa sms. Jika anda mengirim sms maka anda akan mendapatkan 1 kupon. Biasanya 1 sms harganya Rp. 2500,- – Rp.3000,- jauh lebih mahal dari tarif sms biasanya. Simplenya jika anda membeli kupon dengan tujuan mendapatkan hadiah dan  penentuan pemenang lewat untung-untungan maka jelaslah  undian ini termasuk kategori Judi.

 

3. Spekulasi

Istilah spekulasi sering digunakan untuk “merangkul” antara investasi dengan judi, istilah spekulasi digunakan untuk kegiatan yang biasanya dianggap investasi tetapi dilakukan dengan cara yang menjurus kepada perjudian. 

Dalam The General Theory of Employment, Interest, and Money, karangan John Maynard Keynes spekulasi, didefinisikan sebagai “kegiatan peramalan psikologi pasar”. Motif spekulasi sama saja dengan investasi dan judi yaitu mencari keuntungan. Banyak orang menganggap miliarder George Soros untuk menjadi seorang investor, tapi ia sendiri lebih suka istilah spekulator. Jadi spekulasi adalah Suatu Aktivitas investasi atau judi yang bercirikan memiliki derajat resiko yang tinggi dan pengembalian hasil yang tinggi.

Spekulasi mengabaikan faktor risiko yang mungkin muncul. Contohnya, Anda melakukan spekulasi dengan membeli sebuah rumah yang sertifikatnya hilang. Rumah seperti ini pasti harganya lebih murah, namun bila sertifikat tersebut tidak ditemukan, maka nilai investasi tersebut bisa hilang.

Sejarah membuktikan, di Amerika Serikat dan negara-negara lain, banyak terjadi pembelian properti pada saat booming yang dilakukan sebagai investasi, ketimbang untuk dihuni. Kejatuhan ekonomi Amerika tahun 2008 lalu juga bermula dari krisis sub prime mortgage yang disebabkan oleh tindakan spekulasi. 

Spekulasi berbeda dengan investasi meski masing-masing mengandung ketidakjelasan. Dalam spekulasi pelaku mengandalkan nasib untung-untungan (game of change) dengan risiko yang besar dan tidak jarang merugikan pihak lain. Sedangkan investasi memiliki tingkat risiko yang wajar dengan kemungkinan kondisi untung dan rugi yang selalau mengikuti setiap aktivitas bisnis.

Spekulasi yang dilarang dalam agama adalah tindakan seseorang untuk memperoleh keuntungan  dengan mengandalkan kondisi dan sikap untung-untungan (gambling). Karena itulah dalam ekonomi islam, aktivitas Ghoror dilarang,  karena unsur ketidak pastiannya sangat tinggi.  

Imam Safi`i dalam kitab Qalyubi wa Umairah: : “gharar itu adalah   apa-apa   yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita  dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti”.

Contohnya adalah membeli jagung yang baru di tanam, atau sapi yang masih dalam kandungan. Sudah tentu jagung yang baru ditanam memiliki harga yang lebih murah dibandingkan jika jagung itu sudah di panen. Begitu juga peternak akan memberikan harga yang lebih murah untuk anak sapi yang masih dalam kandungan. Karena dia pun tidak tau apakah nantinya anak sapinya itu apakah akan hidup atau tidak. Jika lahir pun apakah sehat atau tidak. Namun bagi seorang spekulator disitulah letak perjudiannya. Jika ternyata hasil panen melimpah dan si anak sapi lahir dengan sehat dia akan untung besar, namun jika terjadi sebaliknya buntunglah dia.

 

4. Investasi

Investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Menurut Abdul Halim, “Investasi selalu memiliki dua sisi, yaitu “return (hasil) dan risiko”. Dalam Berinvestasi berlaku hukum semakin tinggi return yang ditawarkan maka semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor. Investor bisa saja mengalami kerugian bahkan lebih dari itu bisa kehilangan semua modalnya

Investasi memiliki 9 ciri sebagai berikut:

  1. Melakukan penelitian yang mendalam,
  2. Peluang yang diambil menguntungkan,
  3. Perilaku menghindari risiko (ada manajemen resiko)
  4. Pendekatan secara sistematis,
  5. Emosi seperti serakah dan takut tidak memainkan peran,
  6. Kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan sebagai bagian dari rencana jangka panjang,
  7. Aktivitas tidak termotivasi semata-mata oleh hiburan atau paksaan, 
  8. Kepemilikan sesuatu yang secara nyata terlibat,
  9. Hasil ekonomi yang positif

Investasi dalam islam tidak bisa ditentukan keuntungannya. Jika keuntungan bisa ditentukan bisa dipastikan itu investasi yang keliru, misalnya ada sebuah investasi yang memberikan jaminan keuntungan 5% perbulan. Investasi seperti inilah yang bisa dikategorikan sebagai riba. Karena siapakah yang bisa mengetahui masa depan ? . Bahkan yang terjadi adalah saling merugikan antara investor dan pihak perusahaan pengelola dana karena menjanjikan sesuatu yang tidak pasti. Bagaimana prosesnya anda bisa baca tulisan saya sebelumnya : http://ekonomi-islam.com/logika-dibalik-pengharaman-bunga-bank/

Jenis transaksi seperti obligasi yang menjanjikan keuntungan tetap jelas tergolong sebagai Riba. Beda halnya dengan investasi syariah yang menggunakan aqad mudharabah dan musyarakah. Acuan keuntungan apapun dalam bisnis syariah tidak bisa ditetapkan di awal. Seluruh keuntungan (atau mungkin kerugian)  tergantung dari hasil. Karenanyalah investasi syariah disebut juga dengan bisnis bagi hasil .

Untuk mengenal apa itu musyarakah dan mudharabah anda bisa baca disini :

mengenal-musyarakah

mengenal-transaksi-murabahah-aplikasi-dari-ekonomi-islam

 

5. Perdagangan

Adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan pemaksaan

Umar bin Khottob pernah memperingatkan orang-orang yang tidak paham fikih muamalah agar tidak berjualan di pasar. ‘Umar radhiyallahu ‘anhu berkata,

لَا يَتَّجِرْ فِي سُوقِنَا إلَّا مَنْ فَقِهَ أَكْلَ الرِّبَا

“Janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk beluk riba.” (Lihat Mughnil Muhtaj, 6: 310). ‘Umar menghendaki demikian, agar supaya jual beli yang dilakukan di pasar tidak asal-asalan.

‘Ali bin Abi Tholib lebih tegas lagi mengatakan,

مَنْ اتَّجَرَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّهَ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ ثُمَّ ارْتَطَمَ

“Barangsiapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus.” (Lihat Mughnil Muhtaj, 6: 310)

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnnya untuk memperoleh keuntungan.

Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Giatnya aktivitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolok ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri. Sehingga bisa dibilang perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara.

Dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

“Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid.” (HR. Tirmidzi, Kitab Al-Buyu’ Bab Ma Ja-a Fit Tijaroti no. 1130)

Begitu besar ganjaran bagi pedagang yang jujur, namun kita perlu fahami hukuman bagi mereka yang berdagang secara curang :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al Muthoffifin: 1-3).

Ada juga Jual beli yang dilarang, yaitu menjual barang yang tidak ia miliki. Misalnya, seorang pembeli datang kepada seorang pedagang mencari barang tertentu. Sedangkan barang yang dicari tersebut tidak ada pada pedagang itu. Kemudian antara pedagang dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekarang ataupun nanti, sementara itu barang belum menjadi hak milik pedagang atau si penjual. Pedagang tadi kemudian pergi membeli barang dimaksud dan menyerahkan kepada si pembeli.

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. [HR Tirmidzi].

Dalam praktek valas ini dikenal dengan nama shorts selling suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham di mana investor/trader meminjam dana (on margin) untuk menjual saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat saham turun.

Jika ingin mengetahui jenis transaksi yang terlarang bisa baca di 

transaksi-yang-dilarang-dalam-islam

Begitu juga aktivitas dalam pasar modal dan pasar uang, aktivitas perdagangan disebut dengan trading (berdagang). Apakah ini termasuk sebagai Judi, Spekulasi ataukah investasi ? InsyaAllah akan kita bahas pada tulisan berikutnya.

Demikianlah perbedaan antara antara judi, undian, spekulasi, investasi dan perdagangan. Semoga bisa membantu kita untuk lebih bijak dalam bermuammalah.

Tetap semangat belajar Ekonomi Syariah  🙂 

 

 

Kolonialisme Gaya Baru

            Bank Dunia yang sebelumnya bernama The International Bank for Reconstruction and Development, mengkhususkan aktifitas ‘bantuan’ nya untuk keperluan rekonstruksi dan pembangunan di dunia ketiga. Indonesia saja, yang bergabung dengan Bank Dunia sejak April 1967 telah memperoleh bantuan sebesar 24,7 milyar dollar. Meski jauh lebih kecil dibandingkan dengan kucuran dana yang berasal dari IGGI/CGI, namun tetap saja amat berharga bagi negeri-negeri miskin yang sedang membangun.

            Bersama-sama dengan IMF, Bank Dunia seperti tombak kembar yang selalu dimainkan oleh Barat untuk menghunjamkan tusukan-tusukan mematikan kepada bangsa-bangsa lain terutama kaum muslimin, yang justru tengah dilanda kesulitan ekonomi, begitu pula terhadap bangsa-bangsa yang sedang membangun. Kondisi semacam ini memudahkan Barat yang Kolonialis untuk turun tangan, menelanjangi dan mengobrak-abrik dapur kaum muslimin dengan dalih bantuan. Barat yang kolonialis, telah merubah uslub (teknik) penjajahannya dengan turut membantu kemerdekaan kepada negeri-negeri Islam, kemudian menaklukkan mereka melalui program bantuan dan pinjaman, dengan kata lain mengikat mereka melalui uang/pinjaman (lihat, As Siyaasatul Iqtishadiyatu al Mutsla, kar. Abdurrahman Maliki, hal 7). Salah satunya adalah melalui IMF dan Bank Dunia.

            IMF dan Bank Dunia yang didirikan hampir bersamaan, lebih dari 50 tahun yang lalu, berbarengan dengan usainya Perang Dunia ke-2 serta era penjajahan fisik sudah berakhir dengan banyaknya negeri-negeri bekas jajahan yang merdeka. Dan dalam perjalanannya, menjadi alat kolonialisme Barat yang efektif untuk menghancurkan tatanan ekonomi negeri-negeri Islam dan bangsa- bangsa miskin serta terbelakang lainnya, memasung mereka sekaligus menghisap harta kekayaan yang mereka miliki.

            Pernyataan Presiden Bank Dunia yang mengatakan bahwa lembaga keuangan yang dipimpinnya merasa bersalah turut andil dalam krisis ekonomi yang merubuhkan sendi-sendi ekonomi di kawasan Asia Tenggara (terutama Indonesia), menunjukkan bahwa peranan Bank Dunia amat besar dalam memaksa bangsa-bangsa yang membutuhkan dana untuk mentaati advis yang diberikannya. Ibarat dokter, yang resep serta obat-obatan yang diberikan kepada pasien yang tengah sakit parah berpuluh-puluh tahun lamanya, pada akhirnya malah mengakibatkan pasien itu sekarat. Anehnya, dalam kondisi sekarat itu pula si pasien malah tetap meminta bantuan advis berupa resep dan obat-obatan yang berasal dari dokter yang sama, yang telah mengakui kegagalannya. Maka siapa yang lebih tertipu, dari pada orang yang menje- rumuskan dirinya dua kali dalam lubang yang sama? Bagaimana mungkin kaum muslimin yang memiliki syariat yang mulia dan sempurna bersedia melepaskannya, lalu mendatangi kaum kafir yang dihinakan oleh Allah SWT, yang nyata-nyata musuh bagi Islam dan kaum muslimin, seraya mengambil sistem (ekonomi) kufur yang dianut oleh mereka? Bagaimana mungkin pemimpin- pemimpin kaum muslimin lebih mempercayai lembaga-lembaga keuangan internasional yang menjadi alat dan sarana penjajahan gaya baru dari bangsa Barat yang kufur, dari pada nasihat dan kritik yang berasal dari kaum muslimin yang berjuang semata-mata untuk kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin?

Allah SWT telah memperingatkan kita dalam firman-Nya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang diluar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembu- nyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat Kami, jika kamu memahaminya. Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu.” (QS. Ali Imran  118-119)

 

Ambruknya Kapitalisme

            Dewasa ini, seluruh negeri-negeri Islam, baik mereka mengakuinya maupun tidak, telah menjalankan sistem Kapitalisme terutama aspek ekonomi. ketundukan mereka terhadap aturan ekonomi internasional, baik dengan menjadi anggota Bank Dunia dan IMF serta berbagai organisasi-organisasi ekonomi dan perdagangan internasional lainnya yang berada di bawah cengkeraman Barat melalui tangan PBB. Begitu pula sistem ekonomi yang dianut dan diterapkan mati-matian di dalam negeri-negeri kaum muslimin oleh para penguasanya, menunjukkan bahwa tidak satu pun unsur-unsur ekonomi yang diterapkan kaum muslimin itu yang Islami. Sejak kaum muslimin terpecah dalam lebih dari 50 negara, yang memerdekakan dirinya dari sang penjajah, mereka tidak pernah bersedia hidup dengan sistem ekonomi Islam. Dengan kata lain, sejak awal mereka membangun negeri- nya, mereka telah menerapkan sistem ekonomi Kapitalis.

            Maka, apabila mereka menyaksikan dan merasakan kehancuran ekonominya pada saat ini, hal ini disebabkan oleh sistem ekonomi Kapitalis yang telah mereka terapkan sejak awal.

Syekh Abdul Qadim Zallum mengatakan: “Sesungguhnya krisis yang menimpa pasar uang dunia saat ini bukan hanya melanda dunia Barat, akan tetapi juga bagian dunia lainnya, menggambarkan rusak-nya sistem ekonomi Kapitalis, juga menunjukkan rusaknya sistem perseroan (saham), sistem riba dari pertukaran uang (valas), dan notes (sistem mata uang kertas).” (lihat Hazzaatul Aswaaq al maliyah, asbaabuhaa wa hukmu asy-syar’i fi hadzihi al asbaab, hal 31)

            Barat yang telah melahirkan sistem Kapitalisme, menyebarluaskan dan memaksakan sistem itu ke seluruh pelosok dunia, mulai menyaksikan kegagalan demi kegagalan dan dalam waktu yang tidak akan lama lagi mereka akan menyaksikan kehancurannya sendiri. Pakar-pakar ekonomi mereka saat ini sudah kehilangan akal, dan putus asa, tidak mengetahui solusi yang tepat untuk memecahkan masalah besar ini. Kehancuran sistem ekonomi Kapitalis berarti pula kehancuran peradaban mereka.

Solusinya: Kembali Pada Islam

            Untuk memecahkan problematika yang dihadapi oleh kaum muslimin, sudah selayaknya mengetahui lebih dahulu unsur-unsur yang menyebabkan problematika tersebut secara jernih dan mendalam, agar ummat dapat diobati dengan dosis yang tepat.

            Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa krisis ekonomi yang melanda negeri- negeri Islam saat ini hanyalah sebagaian kecil dari sekian banyak krisis yang sudah puluhan tahun melanda kaum muslimin. Sebab, kaum muslimin bukan hanya terkena penyakit peradaban Barat dalam aspek ekonomi saja, melainkan juga telah terkontaminasi secara keseluruhan, baik pemikiran, tingkah laku, pedoman hidup, sistem kenegaraan dan kemasyarakatan yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial, militer, hukum dan lain-lain sebagainya. Jika demikian halnya, maka dimanakah bedanya kaum muslimin dengan mereka, bangsa Barat yang Kapitalis dan kufur.

Allah SWT berfirman:

“Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka (Yahudi dan Nashrani) menjadi wali (pemimpin/sahabat/penolong), maka sesung- guhnya orang itu termasuk golongan mereka.” (QS. Al Maidah 51)

Ayat ini menunjukkan kesamaan ummat ini jika mereka telah menjadikan orang-orang Yahudi dan Nashrani (orang-orang kafir, termasuk bangsa Barat) sebagai wali, tempat rujukan, sahabat dan penolong mereka. Kemudian, perhatikanlah sikap kaum muslimin dan para penguasanya yang menjadikan mereka sahabat, penolong, tempat merujuk, bahkan menerima dengan senang hati nasihat yang mereka berikan meski perkara itu sudah menyangkut aqidah ummat, syariat ummat, eksistensi dan kehormatan ummat.

            Dengan demikian kaum muslimin tidak diperbolehkan menjadikan orang-orang kafir itu (termasuk seluruh lembaga/organisasi yang dijadikan alat kolonoalisme dari peradaban Kapitalisme seperti IMF, Bank Dunia, WTO, PBB, UNESCO, UNICEF dan sebagainya) sebagai wali. Orang-orang mukmin menjadi wali bagi mukmin yang lain, orang-orang kafir menjadi wali bagi yang lainnya. Sebagaimana firman-Nya :

“Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai kaum muslimin) tidak melak- sanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (QS. Al Anfaal 73)

Kata fitnah, yang diartikan sebagai ujian dan cobaan, Al Qur’an menggunakannya dengan berbagai arti, antara lain; kufur dan syirik (QS. 2:191-192), azab (QS. 29:10 dan QS. 51:14), pembunuhan (QS. 4:141 dan QS. 10:83) dan kekacauan setelah ditimpa bencana (QS. 29:2-3). Imam Thabari dalam kitab tafsirnya Jami’ul Bayan ‘an Ta’wil ‘Ayi Al Qur’an, jilid VI hal 56, menjelaskan arti -illa taf’aluuhu- dalam ayat diatas, yaitu kalau kaum muslimin tidak melakukan perintah Allah untuk saling bermuwalat antar sesama kaum muslimin, dan memutuskan hubungan dengan orang kafir, maka akan terjadi kerusakan yang besar.

Beliau menjelaskan kata fitnah dengan cobaan besar berupa paksaan untuk menjalankan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, kejam dan keji, untuk melemahkan kaum muslimin dan kekufuran. Seluruh fitnah yang terjadi dapat mengakibatkan kesempitan hidup di dunia, dan ini menjadi hukuman Allah SWT terhadap kaum muslimin dan seluruh manusia yang mangabaikan peringatan-peringatan Allah SWT, yang melalaikan seruan-seruan- Nya, yang tidak mau menjalankan hukum-hukum-Nya.

Sebagaimana firman-Nya:

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan- Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpun- kannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta.” (QS. Thahaa 124)

            Dengan demikian, kaum muslimin harus memahami bahwa seluruh krisis dan problematika yang dihadapi oleh ummat ini, berasal dari ketidakpedulian ummat serta kelalaian ummat terhadap Islam sebagai sebuah sistem hidup, tidak ditetapkannya sistem dan hukum Islam dalam aspek politik, ekonomi, militer, sosial, hukum, pendidikan, hubungan luar negeri dan lain-lain. Dan inilah masalah besar yang menentukan hidup dan matinya ummat.

            Krisis ekonomi yang saat ini dihadapi kaum muslimin hanyalah sebagian kecil akibat dari tidak diterapkannya sistem dan hukum Islam dalam bidang ekonomi. Setiap pemecahan untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda kaum muslimin saat ini, harus dikembalikan kepada sebab pokok yang menjadi akar permasalahan semua ini. Orang yang mengerti Islam dan Al qur’an, yakin bahwa krisis tetap akan berlanjut dan makin besar bahkan akan menghancurkan seluruh tatanan masyarakat, jika kaum muslimin tidak menjalankan langkah-langakah besar yang mampu membebaskan mereka dari seluruh krisis yang menyelimuti kaum muslimin, dengan cara :

  1. Mencampakkan Ideologi dan   sistem Kapitalis yang menjadi penyebab kesengsaraan kaum muslimin selama ini dan terbukti kegagalannya dengan tidak berhasilnya mewujudkan kesejahteraan, perda- maian, dan kemuliaan hidup ummat manusia.

  2. Kembali kepada Islam sebagai sebuah Mabda’ (Prinsip/Ideologi) yang memiliki sistem/hukum dalam seluruh aspek kehidupan serta wajib melaksanakannya secara praktis, baik masyarakat maupun penguasa.

  3. Memutus hubungan dengan  negara-negara adidaya serta lembaga-lembaga yang nyata-nyata perpanjangan tangan negara-negara tersebut (khususnya AS), juga  alat dari sistem dan peradaban Barat yang Kapitalis dan Kolonialis, seperti IMF, Bank Dunia, WTO, PBB, dan sejenisnya.

  4. Kembali kepada kekuatan kaum muslimin sendiri, dan melakukan swasembada dalam seluruh bidang kehidupan, tidak tergantung kepada Barat yang kolonialis dan kafir.

            Dengan melihat kaum muslimin dan negeri-negeri mereka yang saat ini terpecah belah menjadi satu negara dan satu kekuatan di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah, seluruh problematika yang dihadapi oleh kaum muslimin saat ini dapat dipecahkan, termasuk krisis ekonomi (lihat Al Islam edisi 201, 209, dan 213). Sebab saudara-saudara mereka yang lebih kaya di negeri yang lain serta kekayaan alam yang dimiliki negeri-negeri Islam lainnya dapat membantu mereka sebagai sebuah kekuatan politik dan ekonomi, bukan sekedar ikatan solidaritas semata.

Perhatikan firman Allah SWT berikut :

“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi). Dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi .” (QS. Al Qashash 5-6)[]

LOGIKA DIBALIK PENGHARAMAN BUNGA BANK

mui-halal

Tidak mudah bagi sebahagian besar orang untuk meninggalkan pekerjaan yang telah mapan untuk sebuah idealisme agama. Sungguh suatu hidayah yang besar dari Allah ketika sahabat terbaik saya meninggalkan pekerjaannya yang telah mapan di sebuah bank konvensional. Tidak sederhana apalagi bagi seorang yang telah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak. Ketika saya tanya mengapa dia berani mengambil keputusan itu? dengan tenang dia berucap ingin meninggalkan praktek riba. Luar Biasa ! kekokohan dalam beragama yang  mungkin saya sendiri pun belum tentu sanggup.

 Cermati hadits berikut ini :

 

Dari Jabir ra, ia berkata. “Rasulullah saw melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua saksinya dan penulisnya.” Dan Beliau bersabda, “Mereka semua sama.” (Shahih: Mukhtasar Muslim no: 955, Shahihul Jami’us Shaghir no: 5090 dan Muslim III: 1219 no: 1598).

 

Dari Ibnu Mas’ud ra dari Nabi saw, Beliau bersabda, “Tak seorang pun memperbanyak (harta kekayaannya) dari hasil riba, melainkan pasti akibat akhirnya ia jatuh miskin.” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 5518 dan Ibnu Majah II: 765 no: 2279).

 

Untuk yang ingin mengetahui jenis transasksi yang dilarang dalam islam bisa dilihat disini

http://ekonomi-islam.com/transaksi-yang-dilarang-dalam-islam/

 

Lain lagi mantan mahasiswa saya, yang saya nilai lumayan sukses secara finasial. Di usianya yang belum genap 30 tahun dia telah mampu memiliki 2 buah rumah pribadi, 1 unit mobil baru hasil dari beberapa unit usaha yang dijalankannya. Ketika traning-training kewirausahaan di kampus, beliau sering saya ajukan sebagai model businessman muda sukses sebagai inspirator bagi adik – adiknya mahasiswanya.

Namun alangkah terkejutnya saya ketika beberapa waktu yang lalu saya menelponnya. Dia menceritakan usahanya mengalami kemunduran yang berujung menjual asset asset yang dimilikinya. Saya tanya mengapa bisa begini ? dengan tabah dia berujar,  “banyak hal pak, tapi kesimpulan saya karena saya meminjam uang dari Bank, (baca : uang Riba) untuk membangun bisnis ini”.   

Saya bersyukur mereka yang menjadi bahan inspirasi kita pada hari ini diingatkan Allah diusia yang masih relatif sangat muda. Sekarang keduanya memilih untuk menekuni bisnis, memulai usaha dan tentunya tanpa menggunakan Uang Riba, Insya Allah.

 

Kedua cerita ini bukan seperti cerita Ustadz Yusuf Mansur dalam kejaiban sedekah, cerita yang akhirnya happy ending.  Cerita ini sedang berjalan, jauh disana mereka yang ingin terlepas dari Riba lagi berjuang membuktikan keimanan mereka kepada Allah. Saya dan anda yang membaca tulisan ini akan menjadi saksi keistiqomah mereka yang berjuang terlepas dari praktek Riba . Mungkin 1 tahun atau mungkin 5 tahun lagi hanya Allah lah yang maha mengetahui ending ceritanya.

Tulisan ini tidak akan membahas keajaiban keluar dari Praktek Riba, pada hari ini saya akan membahas logika dibalik pengharaman bunga Bank.

Bagi yang mengikuti tulisan ini sebelumnya tentu telah mengetahui bagaimana tahapan pengharaman bunga dalam sistem perekonomian. Bagi sebahagian orang cukup dengan perintah Allah dan rasulnya saja sudah cukup untuk sebagai alarm untuk berhenti. Namun mungkin ada sebahagian orang yang butuh dalil dalil Akal, mengapa Allah mengharamkan Riba. Apa hikmah dibalik pelarangan Riba.

Praktik Bunga tidak hanya terjadi di bank konvensional, namun juga diseluruh lembaga keuangan lainnya  misalnya saja yang sederhana seperti koperasi karyawan.  Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya Bunga Bank Haram mencoba menggambarkan praktik tersebut. Qardhawi berpendapat, bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok  harta.  Bagaimana operasionalnya ?

 

Jika anda meminjam untuk usaha di bank atau koperasi maka kita akan dihadapkan pada bunga tertentu, misalnya 15 % pertahun. Apa artinya ? Bank atau lembaga keuangan mewajibkan kita harus UNTUNG.

Ketika kita meminjam Rp.100 juta dengan Bunga 15% pertahun artinya  Bank atau lembaga keuangan mewajibkan kita mesti mendapatkan keuntungan setidak tidaknya 115 %. Karena jika meminjam Rp. 100 juta kita mesti mengembalikan 115 juta rupiah.

Pertanyaannya ? Apakah kita sudah pasti UNTUNG ? Atau jika pun usaha kita Untung, dapatkah kita tingkat keuntungan yang dipersyaratkan oleh Bank atau lembaga keuangan lainnya ?

Mengapa Bank mewajibkan kita MESTI UNTUNG ?

Karena ketika kita menabungkan dana kita pun melakukan hal yang sama. Lho maksudnya bagimana ?

Ketika kita menabungkan kita pun mewajibkan bank mesti untung. bahkan kita mencari cari Bank yang bisa memeberikan bunga yang tinngi. Akibatnya Bankpun memberikan garansi jika menabung, kita akan mendapatkan keuntungan bunga 3 % pertahun misalnya.

Inilah prosesnya, Mengapa bank ketika anda meminjam untuk usaha dikenakan bunga ? yang artinya Bank sudah mematok anda harus untung dan membayar lebih, adalah karena Bank sudah keburu janji jika ada yang menabung di tempatnya mereka akan bayar lebih dari pokoknya.

Sekarang anda lebih faham bagaimana tidak sehatnya sistem perbankan itu. Bank menjanjikan sesuatu yang belum pasti. Dalam istilah agama disebut dengan GHARAR. Inilah yang menyebabkan praktek riba terlarang dalam agama. Siapa kah yang mengetahui masa depan ? tidak ada !. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menjanjikan sesuatu yang belum pasti, seolah olah itu pasti terjadi ?!

Jika ingin jelas defenisi tentang GHARAR bisa baca di http://ekonomi-islam.com/pengertian-ekonomi-islam/

 

Sumber Keuntungan Bank

Dari manakah Bank memperoleh keuntungan ? yaitu tentu dari memutar uang nasabah. Sebagai contoh jika ada yang menabung mereka memberikan janji akan membayar lebih 3% sedangkan jika ada yang meminjam dana maka Bank mewajibkan si peminjam untuk membayar lebih 15%.

Inilah yang disebut dengan positif spread. Yaitu selisih positif antara Bunga pinjaman dengan bunga tabungan. Dengan contoh diatas maka setiap Rp. 1 yang ditabung di bank, maka bank akan mendapat keuntungan 15 % – 3 % = 12 % pertahun .

Bagaimana jika terjadi kondisi sebaliknya. Bunga tabungan lebih tinggi dari bunga pinjaman. Kondisi ini pernah terjadi di tahun 1998. Ketika bank mengalami kekeringan liquiditas (kehabisan uang) akibat aksi rush money yang terjadi pada periode 1997 – 1998. Bank terpaksa melakukan tindakan luar biasa dengan cara menaikkan bunga tabungan dan deposito hingga 60 %.  Tujuannya supaya dana masyarakat yang tadi ditarik bisa masuk lagi kedalam Bank yang sudah kekeringan dana ini. Sementara itu bunga pinjaman tidak bisa lebih dari 60 %, siapa juga pengusaha yang sanggup untuk membayar jika meminjam Rp. 100 juta kemudian harus mengembalikan Rp.160 juta.

Inilah yang disebut dengan negatif spread, yaitu selisih negatif antara bunga pinjaman dengan bunga tabungan. Dengan contoh diatas maka setiap Rp. 1 yang ditabung di Bank,maka Bank akan menderita kerugian 15 % – 60 % = -45 %. Inilah yang membuat bank bank pada saat itu banyak yang bangkrut.

Inilah Salah satu sebab dari krisis moneter pada tahun 1998 lalu merupakan dampak dari kondisi di atas. Tak mampunya debitur melunasi utangnya (karena terpuruknya perekonomian) membuat kredit macet di banyak bank. Bank tidak mampu melunasi kewajibannya kepada nasabah akibat Rush Money yang tidak tidak terkendali. Dan akhirnya, kita pun berutang pada IMF yang nota- bene membungakana pinjamannya pula.

 

Bagaimana dengan Bank Syariah

Bank syariah dalam aqadnya menggunakan sistem BAGI HASIl .

Bagaimana praktek BAGI HASIL itu (seharusnya) ?

Bank akan memberikan hasil kepada para penabung jika usaha yang dikelolanya berhasil dan begitu pula sebaliknya, Bank akan meminta bagian kepada si peminjam jika usaha yang dijalankan si peminjam berhasil.

Karena itulah disebut sebagai sistem BAGI HASIL. Apapun HASILnya maka itulah yang dibagi. Banyak keuntungan banyak pula yang harus dibagi sedikit keuntungan maka sedikit pula yang dibagi. Bahkan jika usahanya merugi maka kerugian mestilah ditanggung bersama (tergantung aqadnya).

Karena itu di Bank Syariah kita kenal sistem NISBAH, yaitu tingkat pembagian keuntungan yang harus dibagi antara penabung dengan bank syariah dan antara Bank Syariah dengan peminjam. Biasanya ada 40 % – 60 % , ada juga 45% – 55% . Tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak .

Jika praktek bank syariah dilakukan secara murni syariah, maka tidak akan pernah Bank syariah akan mengalami kebangkrutan Insya Allah. Karena yang dibagi dan didistribusikan adalah hasil dari USAHA.   

Sebagai penutup hadits ini bisa jadi renungan kita bersama :

 “Apabila zina dan riba telah merajalela di suatu negeri, berarti mereka telah menyediakan diri mereka untuk disiksa oleh Allah.” (HR Hakim)1

 

Sebagai catatan MUI  pada tanggal 05 Djulhijah 1424H/24 Januari 2004 M telah mengharamkan Bunga bank. Jadi jika anda berada dalam barisan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) semetinya lah anda juga turut serta mengawal Fatwa yang satu ini.
 

Sebagaimana kata-kata hikmah mengatakan, “Orang berakal itu bukanlah orang yang pandai mencari-cari alasan untuk membenarkan kejelekannya setelah terjatuh kedalamnya, tetapi orang berakal ialah orang yang pandai menyiasati kejelekan agar tidak terjatuh ke dalamnya.”

 

Viva ekonomi syariah .

 

 

 

 

 

 

 

 

DASAR – DASAR EKONOMI ISLAM

 

Oleh :  Abdul Qadir

 

 

Pendahuluan

Memahami sistem ekonomi Islam secara utuh dan komprehensif, selain memerlukan  pemahaman tentang Islam juga memerlukan pemahaman yang memadai tentang pengetahuan ekonomi umum mutakhir.   Keterbatasan dalam pemahaman Islam akan berakibat pada tidak dipahaminya sistem ekonomi Islam secara  utuh dan menyeluruh, mulai dari aspek fundamental ideologis sampai pemahaman konsep serta aplikasi praktis.  Akibatnya tidak jarang  pemahaman yang muncul, hanya menganggap bahwa sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem ekonomi umum yang selama ini ada hanya minus sistem ribawi  ditambah dengan zis (zakat, infak, sedekah)  juga disertai adanya prinsip-prinsip akhlak yang diperlukan dalam kegiatan ekonomi.

Sebaliknya, keterbatasan dalam pemahaman tentang ekonomi umum mutakhir (kapitalis dan sosialis) akan berakibat pada anggapan bahwa sistem ekonomi Islam tidak memiliki konsep operasional, namun hanya memiliki konsep-konsep  teoritis dan moral seperti yang terdapat pada hukum-hukum fikih tentang muamalah, seperti perdagangan, sewa-menyewa, simpan pinjam dan lain-lain.  Dengan kata lain sistem ekonomi Islam hanya berada pada tatanan  konsep  teoritis namun tidak memiliki konsep operasional praktis seperti halnya sistem ekonomi lainnya.  Akibatnya menganggap sistem ekonomi Islam hanya berisi garis-garis besar  tentang ekonomi saja, tetapi tentang rinciannya tidak ada.

Karenanya untuk memahami sistem ekonomi Islam selain memerlukan pemahaman tentang Islam secara utuh, juga memerlukan pemahaman tentang pengetahuan ekonomi umum mutakhir.  Pemahaman Islam diperlukan untuk memahami prinsip-prinsi ekonomi Islam secara utuh, yang merupakan bagian dari sistem Islam keseluruhan.  Atau dengan kata lain agar falsafah, tujuan dan strategi operasional dari sistem ekonomi Islam  dapat dipahami secara komprehensip.  Dengan demikian tidak lagi ada anggapan bahwa sistem ekonomi Islam tidak memiliki landasan filosofis, politis maupun strategis.

Demikian juga pemahaman tentang pengetahuan ekonomi umum mutakhir diperlukan untuk memahami sistem ekonomi Islam, agar falsafah, tujuan, dan strategi  sistem ekonomi Islam dapat diterapkan secara praktis dalam konteks dunia modern.  Telah kita ketahui bersama model dan bentuk transaksi ekonomi berkembang pesat dibandingkan dengan beberapa abad yang lalu.  Karenanya diperlukan pemahaman yang baik dan benar terhadap ekonomi umum mutakhir agar sistem ekonomi Islam dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara.

Perlu di sampaikan bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang selain memiliki  bangunan konsep teoritis yang utuh, juga memiliki konsep operasional praktis.  Sistem ekonomi Islam bahkan sudah pernah diterapkan secara nyata sejak Rasulullah SAW mendirikan negara Islam di Madinah hingga menjelang runtuhnya Daulah Khilafah Islamiyah di Turki tahun 1924 M.  Sistem ekonomi Islam selama berabad-abad diterapkan secara praktis dalam kehidupan individu, masyarakat dan bernegara.  Baru ketika undang-undang yang berasal dari Barat tentang keuangan dan perdagangan masuk ke negeri Islam pada tahun 1276 H (1858 M), kemudian sistem ekonomi Islam tidak diterapkan secara utuh.  Pada saat itu  Daulah Khilafah Utsmaniyah mulai mengambil undang-undang keuangan dan perdagangan (Qanun al huquuq wat tijarah) yang berasal dari Barat. Bahkan setelah runtuhnya Daulah Khilafah Islamiyah di Turki pada tahun 1924 M, maka sistem ekonomi Islam, seperti halnya sistem politik pemerintahan Islam, sistem pendidikan Islam dan lain-lain sudah di tinggalkan.  Akibatnya umat  hingga saat ini hanya mengenal sistem ekonomi yang berasal dari barat namun tidak mengenal sistem ekonomi Islam secara utuh.

Sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi manapun termasuk kapitalis maupun sosialis.  Perbedaan itu tidak hanya mencakup falsafah ekonominya, namun juga pada konsep-konsep pokoknya serta pada tataran praktisnya.  Meskipun terdapat perbedaan yang fundamental antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, namun tidak dipungkiri bahwa pada tataran rincian praktis dijumpai beberapa persamaan. Meskipun demikin pada hakikatnya terdapat perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya karena landasan sistem ekonominya berbeda.  

Pada kesempatan ini akan diuraikan secara global tentang sistem ekonomi Islam.  Untuk memudahkan pemahaman akan dilakukan perbandingan-perbandingan dengan sistem ekonomi lainnya khususnya dengan sistem ekonomi kapitalis yang sekarang sedang mendominasi dunia.  Beberapa hal yang akan di soroti pada tulisan ini adalah mencakup tentang perbedaan pandangan tentang ekonomi menurut Islam dan kapitalis;  perbedaan mendasar dalam memahami apakah yang menjadi problematika ekonomi dan solusi untuk mengatasi problematika ekonomi tersebut; serta perbedaan mendasar dalam membangun sistem ekonomi mulai dari tentang konsep kepemilikan, pengelolaan kepemilikan serta konsep tentang distribusi kekayaan.  Pada bagian akhir tulisan ini akan diuraikan  secara sekilas tentang dasar-dasar sistem ekonomi Islam.

 

Pandangan Tentang Ekonomi

Dalam banyak literatur modern, istilah ilmu ekonomi secara umum dipahami sebagai suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang-perorang atau kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan.   Pilihan harus dilakukan manusia pada saat mereka akan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.  Hal ini dikarenakan setiap manusia mempunyai keterbatasan (kelangkaan) dalam hal sumberdaya yang dimilikinya, sehingga ia tidak mungkin mampu memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan hidupnya tanpa melakukan pilihan untuk mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki.  Pilihan yang dimaksud menyangkut pilihan dalam kegiatan produksi, konsumsi serta kegiatan distribusi barang dan jasa tersebut di tengah masyarakat.  Namun intinya pembahasan ilmu ekonomi ditujukan untuk memahami bagaimana masyarakat mengalokasikan keterbatasan (kelangkaan) sumberdaya yang dimilikinya.

Secara lebih spesifik, Samuelson dan Nordhaus (1992), menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumberdaya yang terbatas (langka) dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkan (mendistribusikan) komoditi tersebut kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.   Jadi ilmu ekonomi membahas aktivitas yang berkaitan dengan alokasi sumberdaya yang langka untuk kegiatan produksi untuk memproduksi barang dan jasa; ekonomi juga membahas aktivitas yang berkaitan dengan cara-cara memperoleh serta barang dan jasa; juga membahas aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi, yakni kegiatan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup; serta membahas aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan distribusi, yakni bagaimana menyalurkan barang dan jasa yang ada ditengah masyarakat.  Seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa tersebut semuanya dibahas dalam ilmu ekonomi yang sering dibahas dalam berbagai literatur ekonomi kapitalis.

Pandangan sistem ekonomi kapitalis di atas yang memasukkan seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, konsumsi dan distribusi dalam pembahasan ilmu ekonomi berbeda dengan pandangan sistem ekonomi Islam.  Perbedaan ini dapat diketahui dengan memahami pandangan tersebut dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur’an dan As-Sunnah.  Dalam sebuah hadits Rasulullah saw bersabda :

 

“Dua telapak kaki manusia akan selalu tegak (dihadapan Allah), hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia pergunakan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia korbankan” (HR. Tirmidzi dari Abu Barzah ra.)

 

Hadits di atas memberikan gambaran bahwa setiap manusia akan diminta pentanggungjawaban terhadap empat perkara yakni tentang umurnya, ilmunya, hartanya, dan tubuhnya.  Tentang umur, ilmu dan tubuhnya setiap orang hanya ditanya dengan masing-masing satu pertanyaan sedangkan berkaitan dengan harta maka setiap orang akan ditanya dengan dua pertanyaan, yakni dari mana hartanya dia peroleh dan untuk apa hartanya dia pergunakan.  Hal ini memberikan suatu gambaran bahwa Islam memberi perhatian yang besar terhadap segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan harta.  Dengan kata lain Islam memberikan perhatian yang besar pada bidang ekonomi.

 

            Menurut An-Nabhaniy (1990), Pandangan Islam terhadap masalah ekonomi dari segi keberadaan dan produksi harta kekayaan (barang dan jasa) dalam kehidupan –yakni ditinjau dari segi kuantitasnya– berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah cara memperoleh, memanfaatan serta mendistribusikan harta kekayaan (barang dan jasa).  Masalah ekonomi dari segi keberadaan dan produksi barang dan jasa dimasukkan dalam pembahasan ilmu ekonomi (ilmun iqtishadiyun) yang bersifat universal dan sama untuk setiap bangsa di dunia.  Sedangkan masalah harta dari segi cara memperoleh, memanfaatan serta mendistribusikannya dimasukkan dalam pembahasan sistem ekonomi (nizhamun iqtishadiyun) yang dapat berbeda antar setiap bangsa sesuai dengan pandangan hidupnya (ideologinya).

 

Menurut Islam dari segi keberadaannya, harta kekayaan tersebut sebenarnya terdapat dalam kehidupan secara alamiah, dimana Allah SWT telah menciptakannya untuk diberikan kepada manusia.  Allah SWT berfirman dalam banyak ayat :

 

“Dialah yang telah menciptakan untuk kalian semua, apa saja yang ada di bumi.”(QS. Al-Baqarah : 29)

“Allahlah yang telah menundukkan untuk kalian lautan, agar bahtera bisa berjalan di atasnya dengan kehendak-Nya, juga agar kalian bisa mengambil kebaikannya.”(QS. Al-Jatsiyat :12)

 

“Dan (Dialah) yang menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.”(QS. Al-Jatsiyat : 13)

 

“Maka, hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya.  Sesungguhnya, Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, Anggur dan sayur-sayuran, Zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.” (QS. Abasa : 24-32)

 

Ayat-ayat di atas serta ayat-ayat yang lain yang serupa menunjukkan bahwa Allah SWT menegaskan bahwa Dia-lah Yang telah menciptakan benda-benda (harta) agar bisa dimanfaatkan oleh manusia secara keseluruhan. 

 

            Agar harta kekayaan yang telah Allah SWT ciptakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia, maka tentunya manusia haruslah melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk dapat melakukan pengelolaan terhadapnya.   Berkaitan dengan upaya manusia mengelola kekayaan dunia dari segi bagaimana cara memproduksi harta serta upaya meningkatkan produktivitasnya, maka Islam sebagai sebuah prinsip hidup tidaklah menetapkan cara dan aturan pengelolaan yang khusus, namun menyerahkan kepada manusia untuk mengatu dan  mengelolanya dengan kemampuan yang mereka miliki.  Tidak terdapat satu keteranganpun baik yang berasal dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah yang menjelaskan bahwa Islam ikut campur dalam menentukan masalah bagaimana memproduksi harta kekayaan tersebut.  Justru sebaliknya malah kita menemukan banyak keterangan yang menjelaskan, bahwa syara’ (Islam) telah menyerahkan masalah tersebut kepada manusia untuk menggali dan memproduksi kekayaan tersebut.  Diriwayatkan bahwa Nabi saw pernah memberi nasihat kepada orang yang sedang melakukan penyerbukan kurma, setelah orang tersebut mengikuti nasihat Nabi saw, ternyata orang tersebut mengalami gagal panen.  Setelah ini disampaikan kepada Nabi saw, maka beliau saw bersabda :

 

“Kalianlah yang lebih tahu tentang (urusan) dunia kalian.”(HR.  Muslim dari Anas ra.)

Juga terdapat riwayat hadits, bahwa Nabi saw telah mengutus dua orang kaum muslimin berangkat ke Yaman untuk mempelajari industri persenjataan.  Semuanya ini menunjukkan, bahwa syara’ telah menyerahkan masalah memproduksi harta kekayaan tersebut kepada manusia, agar mereka memproduksinya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan mereka.  Kesemuannya ini menurut pandangan ekonomi Islam dimasukkan dalam pembahasan ilmu ekonomi yang bersifat universal sehingga boleh dipelajari dan diambil dari manapun ia berasal apakah dari Barat maupun dari Timur.

 

            Berbeda halnya dengan masalah di atas, maka aktivitas ekonomi  yang menyangkut bagaimana cara perolehan harta dan pemanfaatan (konsumsi) serta pendistribusiannya, maka Islam turut campur dengan cara yang jelas.  Hal ini bisa dipahami dari hadits tentang pertanyaan Allah SWT kepada manusia di hari kiamat kelak.  Bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban tentang hartanya dari mana serta dengan cara apa ia memperolehnya, juga tentang bagaimana ia memanfaatkan hartanya tersebut mulai dari kegiatan konsumsi sampai dengan pendistribusiannya.

 

Selain itu dari segi tata cara perolehan harta kekayaan, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam rangka memperoleh harta kekayaan, seperti hukum-hukum berburu, menghidupkan tanah mati, hukum-hukum kontrak jasa, industri serta hukum-hukum waris, hibah, wasiat dan lain sebagainya.  Demikian juga dalam masalah pemanfaatan harta kekayaan Islam ikut campur tangan secara jelas.  Misalnya Islam mengharamkan pemanfaatan beberapa bentuk harta kekayaan yang haram, seperti minuman keras, bangkai, daging babi.    Selain itu Islam juga mensyariatkan hukum-hukum tertentu tentang pendistribusian harta kekayaan melalui pemberian harta oleh negara kepada masyarakat, pembagian harta waris, pemberian zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya.

 

            Oleh karena itu, amatlah jelas bahwa Islam telah memberikan pandangan (konsep) tentang sistem ekonomi, sementara tentang ilmu ekonomi Islam menyerahkannya kepada manusia.  Dengan kata lain Islam telah menjadikan perolehan dan pemanfaatan harta kekayaan sebagai masalah yang dibahas dalam sistem ekonomi.  Sementara, secara mutlak Islam tidak membahas bagaimana cara memproduksi kekayaan dan faktor produksi yang bisa menghasilkan harta kekayaan, sebab itu termasuk dalam pembahasan ilmu ekonomi yang bersifat universal.

 

            Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam membedakan antara pembahasan ekonomi dari segi produksi barang dan jasa yang dimasukkan dalam pembahasan “ilmu ekonomi” dengan pembahasan ekonomi dari segi cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara  mendistribusikan barang dan jasa yang dimasukkan dalam pembahasan “sistem ekonomi”.  Sedangkan Sistem Ekonomi Kapitalis menjadikan pembahasan “ilmu ekonomi” dan “sistem ekonomi” sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.  Bahkan sistem kapitalis telah menjadikan pembahasan ”sistem ekonomi” sebagai bagian dari “ilmu ekonomi” yang berlaku universal.

Menurut  faham Kapitalis pembahasan ekonomi dari segi pengadaan berikut upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa; serta pembahasan ekonomi dari segi cara-cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara mendistribusikan barang dan jasa semuanya disatukan dalam lingkup pembahasan apa yang mereka sebut dengan ilmu ekonomi.  Padahal terdapat perbedaan mendasar antara pembahasan ekonomi dari segi pengadaan berikut upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa dengan pembahasan ekonomi dari segi cara-cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara-cara mendistribusikan barang dan jasa. 

 

 

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, maka menurut Az-Zein (1981); An-Nabhaniy (1995); Islam membedakan antara pembahasan ekonomi dari segi pengadaan berikut upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa dengan pembahasan ekonomi dari segi cara-cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara-cara mendistribusikan barang dan jasa.  Pembahasan ekonomi dari segi pengadaan berikut upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa dimasukkan dalam pembahasan ilmu ekonomi.  Sedangkan pembahasan ekonomi dari segi cara-cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara-cara mendistribusikan barang dan jasa dimasukan dalam pembahasan sistem ekonomi.

 

Ilmu ekonomi menurut pandangan Islam adalah ilmu yang membahas tentang upaya-upaya mengadakan dan meningkatkan produktivitas barang dan jasa.   Atau dengan kata lain berkaitan dengan produksi suatu barang dan jasa.  Karena harta kekayaan sifatnya ada secara alami serta upaya mengadakan dan meningkatkan produktivitasnya dilakukan manusia secara universal, maka pembahasan tentang ilmu ekonomi merupakan pembahasan yang universal pula sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi.   Oleh karena ilmu ekonomi tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup (ideologi) tertentu dan bersifat universal, maka ia dapat diambil dari manapun juga selama bermanfaat.

 

            Sedangkan “sistem ekonomi” menjelaskan tentang bagaimana cara memperoleh dan memiliki, cara memanfaatkan serta cara mendidtribusikan harta kekayaan yang telah dimiliki tersebut.   Atau dengan kata lain menjelaskan tentang kepemilikan harta kekayaan, bagaimana memanfaatkan dan mengembangkan harta kekayaan serta bagaimana mendistribusikan harta kekayaan kepada masyarakat.  Dengan penjelasan ini dapat kita ketahui dan pahami bahwa pembahasan “sistem ekonomi” sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu dan tidak berlaku secara universal.  Oleh karena itu sistem ekonomi dalam pandangan Ideologi Islam tentu berbeda dengan sistem ekonomi dalam pandangan Ideologi Kapitalis serta berbeda pula dengan sistem ekonomi dalam pandangan Ideologi Sosialis dan Komunisme.

 

Perbedaan Sistem Ekonomi  Islam  dengan Sistem Ekonomi Lainnya

Selain perbedaan pandangan tentang ekonomi di atas, terdapat perbedaan yang mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya khususnya sistem ekonomi Kapitalis.  Perbedaan tersebut mencakup perbedaan pandangan tentang :

  1. Penetapan problematika ekonomi yang dihadapi manusia serta solusi untuk mengatasinya.
  2. Konsep kepemilikan harta kekayaan.
  3. Konsep tentang pengelolaan kepemilikan harta.
  4. Konsep tentang distribusi kekayaan di tengah masyarakat.

 

  1. Problematika Ekonomi dan Solusinya

 Terdapat perbedaan penting antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, khususnya Kapitalis dalam memandang apa sesungguhnya yang menjadi permasalahan ekonomi manusia.  Menurut sistem ekonomi kapitalis, permasalahan ekonomi yang sesungguhnya adalah kelangkaan (scarcity) barang dan jasa.   Hal ini karena setiap manusia mempunyai kebutuhan yang beranekaragam dan jumlahnya tidak terbatas sementara  sarana pemuas (barang dan jasa) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia terbatas.  Sebagai catatan yang dimaksud kebutuhan di sini mencakup kebutuhan (need) dan keinginan (want), sebab menurut pandangan ini pengertian antara kebutuhan (need) dan keinginan (want) adalah dua hal yang sama, yakni kebutuhan itu sendiri.  Setiap kebutuhan yang ada pada diri manusia tersebut menuntut untuk dipenuhi oleh alat-alat dan sarana-sarana pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas.   Oleh karena di satu sisi kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas sementara alat dan sarana yang digunakan untuk memenuhinya terbatas, maka muncullah konsep kelangkaan.   

 

            Dari pandangan tersebut di atas maka sistem ekonomi kapitalis menetapkan bahwa problematika ekonomi akan muncul pada setiap diri individu, masyarakat atau negara karena adanya keterbatasan barang dan jasa yang ada pada diri setiap individu, masyarakat atau negara untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas.  Karena itu disimpulkan bahwa problematika ekonomi yang sesungguhnya adalah karena adanya kelangkaan (scarcity). 

 

            Dari sinilah muncul pandangan dasar terhadap problematika ekonomi, yaitu tidak seimbangnya antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat dan sarana pemuasnya yang terbatas.  Sehingga dengan demikian barang dan jasa yang ada tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan manusia secara menyeluruh.  Pada saat itulah masyarakat akan menghadapi problematika ekonomi, yaitu kelangkaan atau keterbatasan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.  Akibat pasti dari kelangkaan dan keterbatasan ini adalah adanya sebagian kebutuhan yang senantiasa tidak terpenuhi secara sempurna atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali. 

 

Dari pandangan demikian muncul pula solusi pemikiran untuk memecahkan problematika ekonomi tersebut dengan jalan menitikberatkan pada aspek produksi dan pertumbuhan sebagai upaya untuk meningkatkan barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut.  Karena itulah maka sistem ekonomi Kapitalis menitikberatkan perhatiannya pada upaya peningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.   Perhatian yang begitu besar terhadap aspek produksi dan pertumbuhan seringkali justru mengabaikan aspek distribusi dan kesejahteraan masyarakat banyak.  Hal ini dapat dilihat dari keberpihakan yang sangat besar kepada para konglomerat, sebab pertumbuhan yang tinggi dengan mudah dapat dicapai dengan jalan ekonomi konglomerasi dan sulit ditempuh dengan mengandalkan ekonomi kecil dan menengah.

 

Karena sangat mengandalkan pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka sistem ekonomi kapitalis tidak lagi memperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai betul-betul riil yakni lebih mengandalkan sektor riil  atau pertumbuhan ekonomi tersebut hanyalah semu, yakni mengandalkan sektor non-riil (sektor moneter). Dalam kenyataannya, sistem ekonomi kapitalis pertumbuhannya lebih dari 85 % di topang oleh sektor non-riil dan sisanya sektor riil.  Akibatnya adalah ketika sektor moneter  ambruk, maka ekonomi negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis juga ambruk.

 

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, maka sistem ekonomi Islam menetapkan bahwa problematika ekonomi yang utama adalah masalah rusaknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat.  Menurut Islam, pandangan sistem ekonomi kapitalis yang menyamakan antara pengertian kebutuhan (need) dengan keinginan (want) adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta.   Keinginan (want) manusia memang tidak terbatas dan cenderung untuk terus bertambah dari waktu ke waktu.  Sementara itu, kebutuhan manusia ada kebutuhan yang sifatnya merupakan kebutuhan pokok (al hajat al asasiyah) dan ada kebutuhan yang sifatnya pelengkap (al hajat al kamaliyat) yakni berupa kebutuhan sekunder dan tersier.  Kebutuhan pokok manusia berupa pangan, sandang dan papan dalam kenyataannya adalah terbatas.   Setiap orang yang telah kenyang makan makanan tertentu maka pada saat itu sebenarnya kebutuhannya telah terpenuhi dan dia tidak menuntut untuk makan makanan lainnya.  Setiap orang yang sudah memiliki pakaian tertentu meskipun hanya beberapa potong saja, maka sebenarnya kebutuhan dia akan pakaian sudah terpenuhi.  Demikian pula jika orang telah menempati rumah tertentu untuk tempat tinggal –meskipun hanya dengan jalan menyewa– maka sebenarnya kebutuhannya akan rumah tinggal sudah terpenuhi.   Dan jika manusia sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya maka sebenarnya dia sudah dapat menjalani kehidupan ini tanpa mengalami kesulitan yang berarti.

 

            Adapun kebutuhan manusia yang sifatnya pelengkap (sekunder dan tersier) maka memang pada kenyataannya selalu berkembang terus bertambah seiring dengan tingkat kesejahteraan individu dan peradaban masyarakatnya.  Namun perlu ditekankan disini bahwa jika seorang individu atau suatu masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pelengkapnya, namun kebutuhan pokoknya terpenuhi, maka individu atau masyarakat tersebut tetap dapat menjalani kehidupannya tanpa kesulitan berarti.  Oleh karena itu anggapan orang kapitalis bahwa kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas adalah tidak tepat sebab ada kebutuhan pokok yang sifatnya terbatas selain memang ada kebutuhan pelengkap yang selalu berkembang dan terus bertambah.

 

            Berbeda halnya dengan kebutuhan manusia, maka keinginan manusia memang tidak terbatas.  Sebagai contoh seseorang yang sudah dapat makan kenyang –kebutuhan akan makanan sudah terpenuhi– tentunya ia dapat saja menginginkan makanan lainnya sebagai variasi dari makanannya.   Demikian pula seseorang yang telah berpakaian –kebutuhan akan pakaian telah terpenuhi– tentunya dapat pula menginginkan pakaian lainnya yang lebih bagus dan lebih mahal.   Contoh lainnya adalah seseorang yang telah memiliki rumah tinggal –kebutuhan papannya telah terpenuhi– tentunya dapat saja menginginkan rumah tinggal yang lebih besar dan lebih banyak.  Oleh karena itu sebenarnya kebutuhan pokok manusia sifatnya terbatas adapun keinginan manusia memang tidak pernah akan habis selama ia masih hidup.  Oleh karena itulah pandangan orang-orang kapitalis yang menyamakan antara kebutuhan dan keinginan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

 

            Karena itulah permasalahan ekonomi yang sebenarnya adalah jika kebutuhan pokok setiap individu masyarakat tidak terpenuhi.  Sementara itu barang dan jasa yang ada, kalau sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh manusia, maka jumlah sangat mencukupi.  Namun karena distribusinya sangat timpang dan rusak, maka akan selalu kita temukan – meskipun di negara-negara kaya– orang-orang  miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka secara layak.  Atas dasar inilah maka persoalan ekonomi yang sebenarnya adalah rusaknya distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat.  Dan untuk mengatasinya maka menurut sistem ekonomi Islam, haruslah dengan jalan memberi perhatian yang besar terhadap upaya perbaikan distribusi kekayaan di tengah masyarakat, namun aspek produksi dan pertumbuhan tetap tidak diabaikan.

 

  1. Konsep Kepemilikan Harta kekayaan.

Perbedaan lainnya antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah dalam hal konsep kepemilikan harta.  Pandangan tentang kepemilikan harta berbeda antara sistem ekonomi Sosialis dengan sistem ekonomi Kapitalis serta berbeda juga dengan sistem ekonomi Islam.  Kepemilikan harta (barang dan jasa) dalam Sistem Sosialis dibatasi dari segi jumlah (kuantitas), namun dibebaskan dari segi cara memperoleh harta yang dimiliki.  Artinya cara memperolehnya dibebaskan dengan cara apapun yang yang dapat dilakukan.   Sedangkan menurut pandangan Sistem Ekonomi Kapitalis jumlah kepemilikan harta individu berikut cara memperolehnya tidak dibatasi, yakni dibolehkan dengan cara apapun selama tidak mengganggu kebebasan orang lain. Sedangkan menurut sistem ekonomi Islam kepemilikan harta dari segi jumlah (kuantitas) tidak batasi namun dibatasi dengan cara-cara tertentu dalam memperoleh harta (ada aturan halal dan haram).

 

            Demikian juga pandangan tentang jenis kepemilikan harta.  Di dalam sistem ekonomi sosialis tidak dikenal kepemilikan individu (private property).  Yang ada hanya kepemilikan negara (state property) yang dibagikan secara merata kepada seluruh individu masyarakat.   Kepemilikan negara selamanya tidak bisa dirubah menjadi kepemilikan individu.   Berbeda dengan itu di dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dikenal kepemilikan individu (private property) serta kepemilikan umum (public property).  Perhatian Sistem Ekonomi Kapitalis terhadap kepemilikan individu jauh lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan umum.  Tidak jarang kepemilikan umum dapat diubah menjadi kepemilikan individu dengan jalan privatisasi.

 

Berbeda lagi dengan Sistem Ekonomi Islam, yang mempunyai pandangan bahwa ada kepemilikan individu (private property), kepemilikan umum (public property) serta kepemilikan negara (state property).   Menurut Sistem Ekonomi Islam, jenis kepemilikan umum khususnya tidak boleh diubah  menjadi kepemilikan negara atau kepemilikan individu.

 

  1. Konsep Pengelolaan Kepemilikan Harta kekayaan.

Perbedaan lainnya antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah dalam hal konsep pengelolaan kepemilikan harta, baik dari segi nafkah maupun upaya pengembangan kepemilikan.  Menurut sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, harta yang telah dimiliki dapat dipergunakan (konsumsi) ataupun di kembangkan (investasi) secara bebas tanpa memperhatikan aspek halal dan haram serta bahayanya bagi masyarakat.   Sebagai contoh, membeli dan mengkonsumsi minuman keras (khamr) adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan upaya pembuatannya dalam bentuk pendirian pabrik-pabrik meniman keras dilegalkan dan tidak dilarang.

 

Sedangkan menurut Islam harta yang telah dimiliki, pemanfaatan (konsumsi) maupun pengembangannya (investasi) wajib terikat dengan ketentuan halal dan haram.  Dengan demikian maka membeli, mengkonsumsi barang-barang yang haram adalah tidak diperkenankan (dilarang).  Termasuk juga  upaya investasi berupa pendirian pabrik barang-barang haram juga dilarang.  Karena itulah  memproduksi, menjual, membeli dan mengkonsumsi minuman keras adalah sesuatu yang dilarang.

 

  1. Konsep Distribusi Harta kekayaan di Tengah Masyarakat.

Perbedaan lainnya antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah dalam hal konsep distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Menurut sistem ekonomi sosialis, distribusi kekayaan di tengah masyarakat di lakukan oleh negara secara mutlak.  Negara akan membagikan harta kekayaan kepada individu rakyat dengan sama rata, tanpa memperhatikan lagi kedudukan dan status sosial mereka.  Akibatnya adalah meskipun seluruh anggota masyarakat memperoleh harta yang sama, namun penghargaan yang adil terhadap jerih payah setiap orang menjadi tidak ada.  Sebab berapapun usaha dan produktivitas yang mereka hasilkan, tetap saja mereka memperoleh pembagian harta (distribusi) yang sama dengan orang lain, meskipun orang tersebut memberikan  jerih payah yang kecil atau bahkan sama sekali tidak bekerja.  Karena itulah sistem ekonomi sosialis menolak mekanisme pasar (harga) dalam distribusi kekayaan.

 

Berbeda juga dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih mengandalkan pada mekanisme pasar (harga) dan menolak sejauh mungkin peranan negara secara langsung dalam mendistribusikan harta di tengah masyarakat.  Menurut mereka mekanisme harga (pasar) dengan invisible hands-nya akan secara otomatis membuat distribusi kekayaan di tengah masyarakat.  Karena itulah maka sistem ekonomi kapitalis akan mengabaikan setiap orang yang tidak mampu mengikuti mekanisme pasar dengan baik.  Seolah-olah menurut mereka hanya orang-orang yang mampu mengikuti makanisme pasar artinya mampu mengikuti persaingan pasarlah yang layak hidup.  Sedangkan orang-orang lemah, jompo, cacat tidaklah layak untuk hidup, sebab hanya menjadi beban masyarakat.

 

Sedangkan sistem ekonomi Islam, dalam hal distribusi kekayaan di tengah masyarakat, selain mengandalkan mekanisme ekonomi yang wajar juga mengandalkan mekanisme non ekonomi. Dalam persoalan distribusi kekayaan yang timpang di tengah masyarakat, Islam melalui sistem ekonomi Islam telah menetapkan berbagai mekanisme tertentu yang digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi. Mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu (1) apa yang di sebut mekanisme ekonomi dan (2) mekanisme non-ekonomi.

 

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme utama yang ditempuh oleh Sistem Ekonomi Islam untuk mengatasi persoalan distribusi kekayaan. Mekanisme dijalankan dengan jalan membuat berbagai ketentuan yang menyangkut kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan distribusi kekayaan. Dengan sejumlah ketentuan-ketentuan yang menyangkut berbagai kegiatan ekonomi tertentu, diyakini distribusi kekayaan itu akan berlangsung normal. Namun jika mekanisme ekonomi tidak dapat atau belum mampu berjalan untuk mengatasi persoalan distribusi, baik karena sebab-sebab alamiah yang menimbulkan kesenjangan, ataupun kondisi-kondisi khusus — seperti karena bencana alam, kerusuhan– dan lain sebagainya, maka Islam memiliki sejumlah mekanisme non-ekonomi yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi kekayaan.

 

            Dengan demikian dapat diketahui bahwa Sistem Ekonomi Islam sangat berbeda dengan Sistem Ekonomi Kapitalis yang untuk terjadinya  distribusi kekayaan  mengandalkan (hanya) kepada mekanisme (harga) pasar. Mereka percaya bahwa dengan menggenjot produksi, tangan tak kelihatan (the invisible-hand) dalam mekanisme pasar akan mengatur  distribusi kekayaan  secara rasional. Bila kesejahteraan individu dicapai, resultantenya akan tercipta pula kesejahteraan bersama. Kenyataannya, tangan-tangan tak kelihatan itu tidaklah muncul dengan sendirinya dalam mekanisme pasar. Dengan pola seperti itu, yang terjadi justru yang kaya makin kaya dan yang miskin bertambah miskin. Kesejahteraan bersama  menjadi sekadar harapan. Fenomena perkampungan kumuh, getho, atau apapun namanya, yang merupakan kantong-kantong penduduk miskin di tengah gemerlapnya kota metropolitan di berbagai belahan dunia sebagai bentuk kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok,  merupakan bukti sangat nyata dari kegagalan sistem distribusi yang sekadar mengandalkan mekanisme pasar. Tangan tak kelihatan yang diharapkan itu ternyata tidak dengan sendirinya muncul.

Tegasnya, distribusi kekayaan secara lebi baik tidak bisa dilakukan bila  hanya mengandalkan mekanisme ekonomi saja (itupun banyak kegiatan  seperti berbagai jenis kegiatan ribawi, juga judi, yang bila dicermati justru menimbulkan hambatan terhadap lancarnya  distribusi kekayaan).  Maka mestinya harus ada pula mekanisme non ekonomi yang dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan distribusi.

 

Demikianlah beberapa perbedaan penting antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.  Dengan mendalami secara lebih jauh, maka sistem ekonomi Islam yang dibangun dari pandangan yang khas tersebut setidaknya dibangun atas pandangan-pandangan tertentu.   Secara garis besar gambaran sistem ekonomi islam dapat dilihat dari dasar-dasar sistem ekonomi Islam beriikut.

 

Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi menurut pandangan Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi.  Dengan membaca dan meneliti hukum-hukum syara’ yang menyangkut masalah ekonomi tersebut, nampaklah bahwa Islam telah menjelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan (barang dan jasa) diperoleh, juga menjelaskan bagaimana manusia mengelola (mengkonsumsi dan mengembangkan) harta tersebut serta bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada. Sehingga ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kepemilikan harta kekayaan, bagaimana mengelola kepemilikan harta kekayaan yang dilakukan manusia, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka. 

 

Menurut Zallum (1983); Az-Zein (1981); An-Nabhaniy (1990); Abdullah (1990), atas dasar pandangan di atas maka asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi menurut pandangan Islam berdiri di atas tiga pilar (fundamental) yakni : (1) bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan (al-milkiyah), (2) bagaimana pengelolaan kepemilikan harta (tasharruf fil milkiyah), serta (3) bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat (tauzi’u tsarwah bayna an-naas).

Pilar Pertama :  Pandangan Tentang Kepemilikan (Al-Milkiyyah)

An-Nabhaniy (1990) mengatakan, kepemilikan merupakan izin As-Syari’ (Allah SWT) untuk memanfaatkan zat tertentu.  Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari As-Syari’ (Allah SWT) terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab pemilikannya.  Jika demikian, maka pemilikan atas suatu zat tertentu, tentu bukan semata berasal dari zat itu sendiri, ataupun dari karakter dasarnya yang memberikan manfaat atau tidak.  Akan tetapi kepemilikan tersebut berasal dari adanya izin yang diberikan Allah SWT untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya pemilikan atas zat tersebut menjadi sah menurut hukum Islam.

 

Makna Kepemilikan

Kepemilikan (property), dari segi kepemilikan itu sendiri, pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT, dimana Allah SWT adalah Pemilik kepemilikan tersebut sekaligus juga  Allahlah sebagai Dzat Yang memiliki kekayaan.  Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

 

“Dan berikanlah kepada mereka, harta (milik) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian.”(QS. An-Nur : 33)

 

Oleh karena itu, harta kekayaan itu adalah milik Allah semata.  Kemudian Allah SWT telah menyerahkan harta kekayaan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada mereka.  Karena itulah maka sebenarnya manusia telah diberi hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut.  Sebagaimana firman-Nya :

“Dan nafkahkanlah apa saja yang kalian telah dijadikan (oleh Allah) berkuasa terhadapnya.”(QS. Al-Hadid :7)

 

“Dan (Allah) membanyakkan harta dan anak-anakmu.” (QS. Nuh : 12)

 

Dari sinilah kita temukan, bahwa ketika Allah SWT menjelaskan tentang status asal kepemilikan harta kekayaan tersebut, Allah SWT menyandarkan kepada diri-Nya, dimana Allah SWT menyatakan :”Maalillah” (harta kekayaan milik Allah).  Sementara ketika Allah SWT menjelaskan tentang perubahan kepemilikan kepada manusia, maka Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada manusia.  Dimana Allah SWT menyatakan dengan firman-Nya :

 

“Maka berikanlah kepada mereka harta-hartanya.”(QS. An-Nisa : 6)

 

“Ambillah dari harta-harta mereka.”(QS. Al-Baqarah :279)

 

“Dan harta-harta yang kalian usahakan.” (QS. At-Taubah : 24)

 

“Dan hartanya tidak bermanfaat baginya, bila ia telah binasa.” (QS. Al-Lail : 11)

 

            Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa hak milik yang telah diserahkan kepada manusia (istikhlaf) tersebut bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhan.  Sehingga manusia memiliki hak milik tersebut bukanlah sebagai kepemilikan bersifat riil.  Sebab pada dasarnya manusia hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik tersebut.  Oleh karena itu agar manusia benar-benar secara riil memiliki harta kekayaan (hak milik), maka Islam memberikan syarat yaitu  harus ada izin dari Allah SWT kepada orang tersebut untuk memiliki harta kekayaan tersebut.  Oleh karena itu, harta kekayaan tersebut hanya bisa dimiliki oleh seseorang apabila orang yang bersangkutan mendapat izin dari Allah SWT untuk memilikinya.

 

            Oleh karena itu, Allah memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang memiliki zat yang lain.  Allah SWT juga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentuk-bentuk transaksi yang lain.  Allah SWT melarang seorang muslim untuk memiliki minuman keras dan babi, sebagaimana Allah SWT melarang siapa pun yang menjadi warga negara Islam untuk memiliki harta hasil riba dan perjudian.  Tetapi Allah SWT memberi izin untuk melakukan jual-beli, bahkan menghalalkannya, disamping melarang dan mengharamkan riba.

Macam-Macam Kepemilikan

Zallum (1983); Az-Zein (1981); An-Nabhaniy (1990); Abdullah (1990) mengemukakan bahwa kepemilikan (property) menurut pandangan Islam dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1).  kepemilikan individu (private property; (2) kepemilikan umum (collective property); dan (3) kepemilikan negara (state property).

1)  Kepemilikan Individu (private property)

Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara’ yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi – jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli – dari barang tersebut.  Oleh karena itu setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebab-sebab (cara-cara) kepemilikan tertentu.   

 

            An-Nabhaniy (1990) mengemukakan, dengan membaca hukum-hukum syara’ yang menentukan pemilikan seseorang atas harta tersebut, maka akan nampak bahwa sebab-sebab kepemilikan tersebut terbatas pada lima sebab berikut ini:

  • Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup.
  • Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat.
  • Harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.

2). Kepemilikan Umum (collective property)

Kepemilikan umum adalah izin As-Syari’ kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda.  Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah SWT dan Rasulullah saw bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas dimana mereka masing-masing saling membutuhkan.  Berkaitan dengan pemilikan umum ini, hukum Islam melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang akan sekelompok kecil orang.  Dari pengertian di atas maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok :

  1. Benda-benda yang merupakan fasilitas umum, dimana kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mencarinya

            Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum.  Rasulullah saw telah menjelaskan dalam sebuah hadits bagaimana sifat fasilitas umum tersebut.  Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw bersabda :

 

“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.”(HR. Abu Daud)

 

Anas ra meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas ra. tersebut dengan menambahkan :Wa tsamanuhu haram (dan harganya haram), yang berarti dilarang untuk diperjualbelikan.  Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bersabda :

 

“Tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapapun) yaitu air, padang rumput dan api.” (HR.  Ibnu Majah).

 

Dalam hal ini terdapat dalil, bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air, padang rumput dan api, serta terdapat larangan bagi individu untuk memilikinya.  Namun perlu ditegaskan disini bahwa sifat benda-benda yang menjadi fasilitas umum adalah adalah karena jumlahnya yang besar dan menjadi kebutuhan umum masyarakat.  Namun jika jumlahnya terbatas seperti sumur-sumur kecil di perkampungan dan sejenisnya, maka dapat dimiliki oleh individu dan dalam kondisi demikian air sumur tersebut merupakan milik individu.  Rasulullah saw telah membolehkan air di Thaif dan Khaibar untuk dimiliki oleh individu-individu penduduk.

 

            Oleh karena itu jelaslah, bahwa sesuatu yang merupakan kepentingan umum adalah apa saja yang kalau tidak terpenuhi dalam suatu komunitas, apapun komunitasnya, semisal komunitas pedesaan, perkotaan, ataupun suatu negeri, maka komunitas tersebut akan bersengketa dalam mendapatkannya.  Oleh karena itu, benda tersebut dianggap sebagai fasilitas umum.

  1. Bahan tambang yang jumlahnya sangat besar

            Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya, yang tidak termasuk berjumlah besar menurut ukuran individu, serta bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya.  Barang tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum rikaz (barang temuan), yang darinya harus dikeluarkan khumus, yakni 1/5 bagiannya (20%).

 

            Adapun bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan oleh individu, maka bahan tambang tersebut termasuk milik umum (collective property), dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.  Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abyadh bin Hamal, bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah saw untuk dibolehkan mengelola tambang garamnya.  Lalu Rasulullah saw memberikannya.  Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya :

 

“Wahai Rasullullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya ?  Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu bagaikan air yang mengalir.” Rasulullah saw kemudian bersabda : “Tariklah tambang tersebut darinya” (HR.  At-Tirmidzi)

 

Hadits tersebut menyerupakan garam dengan air yang mengalir, karena jumlahnya yang sangat besar.  Hadits ini juga menjelaskan bahwa Rasulullah saw memberikan tambang garam kepada Abyadh bin Hamal yang mununjukkan kebolehan memiliki tambang.  Namun tatkala beliau mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang mengalir (jumlahnya sangat besar), maka beliau mencabut pemberiannya dan melarang dimiliki oleh pribadi, karena tambang tersebut merupakan milik umum.

 

            Yang dimaksud di sini bukanlah garam itu sendiri, melainkan tambangnya.  Dengan bukti, bahwa ketika Nabi saw. mengetahuinya, yakni tambang tersebut sangat besar jumlahnya, maka beliau mencegahnya, sementara beliau juga mengetahui, bahwa itu merupakan tambang garam dan sejak awal beliau berikan kepada Abyadh.  Jadi, pencabutan tersebut karena tambang garam tadi merupakan tambang yang sangat besar jumlahnya.

 

            Ketetapan hukum ini, yakni ketetapan bahwa tambang yang sangat besar jumlahnya adalah milik umum adalah meliputi semua tambang, baik tambang yang nampak yang bisa diperoleh tanpa harus susah payah, yang bisa didapatkan oleh manusia, serta bisa mereka manfaatkan, semisal tambang garam, tambang batu mulia dan sebagainya; ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi, yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah payah, semisal tambang emas, perak, besi, tembaga, timah, dan sejenisnya.  Baik berbentuk padat, semisal kristal ataupun berbentuk cair, semisal minyak bumi, maka semuanya adalah tambang yang termasuk dalam pengertian hadits di atas.

  1. Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.

            Yang juga dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum adalah benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah hanya dimiliki oleh pribadi.  Hal ini karena benda-benda tersebut merupakan benda yang tercakup kemanfaatan umum.  Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah jalan raya, sungai, masjid dan fasilitas umum lainnya.  Benda-benda ini dari segi bahwa merupakan fasilitas umum adalah mampir sama dengan kelompok pertama. Namun meskipun benda-benda tersebut seperti jenis yang pertama, namun benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama, dari segi sifatnya, bahwa benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu.  Barang-barang kelompok pertama dapat dimiliki oleh individu jika jumlahnya kecil dan tidak menjadi sumber kebutuhan suatu komunitas. Misalnya sumur air, mungkin saja dimiliki oleh individu, namun jika sumur air tersebut dibutuhkan oleh suatu komunitas maka individu tersebut dilarang memilikinya. Berbeda dengan jalan raya, mesjid, sungai dan lain-lain memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.

 

            Oleh karena itu, sebenarnya pembagian ini – meskipun dalilnya bisa diberlakukan illat syar’iyah, yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umumlah yang menunjukkan, bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum (collective property).  Ini meliputi jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya.  Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan dan sebagainya.

 

3).  Kepemilikan Negara (state property)

            Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya.  Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya semisal harta fai’i, kharaj, jizyah dan sebagainya.

 

            Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut.  Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun,

 

meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya.  Berbeda dengan hak milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara.

 

            Sebagai contoh terhadap air, tambang garam, padang rumput, lapangan dan lain-lain tidak boleh sama sekali negara memberikannya kepada orang tertentu, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya secara bersama-sama sesuai dengan keperluannya.  Berbeda dengan harta kharaj yang boleh diberikan kepada para petani saja sedangkan yang lain tidak.  Juga dibolehkan harta kharaj dipergunakan untuk keperluan belanja negara saja tanpa dibagikan kepada seorangpun.

 

Pilar Kedua : Pengelolaan Kepemilikan (at-tasharruf fil milkiyah)

            Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT.  kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasi harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut.  Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikian individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut.   Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya.   Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.

 

            Dalam memanfaatkan harta milik individu yang ada, Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut pertama-tama haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, infak fi sabilillah,  membayar zakat dan lain-lain.  Kemudian nafkah sunnah seperti sedekah, hadiah dan lain-lain.  Baru kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah.   Dan hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang terlarang seperti untuk membeli barang-barang yang haram seperti minuman keras, babi dan lain-lain.

 

            Demikian pula pada saat seorang muslim ingin mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimiliki, ia terikat dengan ketentuan Islam berkaitan dengan pengembangan harta.   Secara umum Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual-beli, kerja sama syirkah yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan.   Selain Islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang seperti dengan jalan aktivitas riba, judi, serta aktivitas terlarang lainnya.

 

Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum (collective property) itu adalah hak negara, karena negara adalah wakil ummat.  Meskipun menyerahkan kepada negara untuk mengelolanya, namun Allah SWT telah melarang negara untuk mengelola kepemilikan umum (collective property) tersebut dengan jalan menyerahkan penguasaannya kepada orang tertentu.  Sementara mengelola dengan selain dengan cara tersebut diperbolehkan, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh syara’.

 

Adapun mengelola kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara (state property) dan kepemilikan individu (private property) nampak jelas dalam hukum-hukum baitul mal serta hukum-hukum muamalah, seperti jual-beli, penggadaian dan sebagainya. As Syari’ juga telah memperbolehkan negara dan individu untuk mengelola masing-masing kepemilikannya, dengan cara barter (mubadalah) atau diberikan untuk orang tertentu ataupun dengan cara lain, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh syara’.

  1. Pilar Ketiga : Distribusi Kekayaan di Tengah-tengah Manusia

Karena distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini.  Mekanisme distribusi kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar.  Hanya saja, perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu pemenuhan, bisa juga menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka.

 

Selain itu perbedaan antara masing-masing individu mungkin saja menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi kekayaan. Kemudian kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat tukar yang fixed, seperti emas dan perak.  Oleh karena itu, syara’ melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya namun mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang. Allah SWT berfirman :

 

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS.  Al-Hasyr : 7)

 

Di samping syara’ juga telah mengharamkan penimbunan emas dan perak (harta kekayaan) meskipun zakatnya tetap dikeluarkan.   Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

 

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah : 34)

 

Secara umum mekanisme yang ditempuh oleh sistem ekonomi Islam di kelompokkan menjadi dua, yakni mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi.  Mekanisme ekonomi yang ditempuh sistem ekonomi Islam dalam rangka mewujudkan distribusi kekayaan diantara manusia yang seadil-adilnya, adalah dengan sejumlah cara, yakni:

 

  1. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu.
  2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan kepemilikan (tanmiyatu al-milkiyah) melalui kegiatan investasi.
  3. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta.
  4. Mengatasi peredaran kekayaan di satu daerah tertentu saja dengan menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.
  5. Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.
  6. Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa.
  7. Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang (SDA) milik umum (al-milkiyah al-amah) yang dikelola negara  seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

 

Didorong oleh   sebab-sebab  tertentu yang bersifat alamiah, misalnya keadaan alam yang tandus, badan yang cacat, akal yang lemah atau terjadinya musibah bencana alam, dimungkinkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut.  Dengan mekanisme ekonomi biasa, distribusi kekayaan dapat saja tidak berjalan karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti derap kegiatan ekonomi secara normal sebagaimana orang lain.  Bila dibiarkan saja, orang-orang itu, termasuk mereka yang tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) makin terpinggirkan secara ekonomi. Mereka akan menjadi masyarakat yang rentan terhadap perubahan ekonomi. Bila terus berlanjut, bisa memicu munculnya problema sosial seperti kriminalitas (pencurian, perampokan), tindakan  asusila (pelacuran) dan sebagainya, bahkan mungkin revolusi sosial.

 

Untuk mengatasinya, Islam menempuh berbagai cara. Pertama, meneliti apakah mekanisme ekonomi telah berjalan secara normal. Bila terdapat  penyimpangan, misalnya adanya monopoli, hambatan masuk (barrier to entry) baik administratif maupun non-adminitratif dan sebagainya, atau kejahatan dalam mekanisme ekonomi (misalnya penimbunan), harus segera dihilangkan. Bila semua mekanisme ekonomi berjalan sempurna, tapi kesenjangan ekonomi tetap saja terjadi, Islam menempuh cara kedua, yakni melalui mekanisme non-ekonomi. Cara kedua ini bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan  (al-tawazun) ekonomi, yang akan  ditempuh dengan beberapa cara.  Pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi tersebut adalah :

  1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan
  2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik
  3. Pemberian infaq, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada  yang memerlukan.
  4. Pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-lain.

Demikianlah gambaran sekilas tentang ekonomi Islam. Untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan dalam, maka perincian seluruh aspek yang dikemukakan di atas perlu dilakukan. Wallahu a’lam bishawab.

 

 

DAFTAR BACAAN :

 

  1. Abdullah, M.H.   Diraasaat fil Fikril Islami.  Penerbit Darul Bayariq.  Aman.
  2. Al-‘Assal, A.M dan Fathi Ahmad Abdul Karim.   Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam (Terjemahan).  Penerbit CV.  Pustaka Setia.
  3. Al-Badri, A. A. 1992. Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam (Terjemahan).  Penerbit Gema Insani Press. 
  4. An-Nabhaniy, T.   An-Nizham Al-Islam.  Penerbit Hizbut Tahrir.  Baerut. 
  5. ………………………. 1990. An-Nizham Al-Iqtishadi Fil Islam.  Penerbit Darul Ummah. Bairut.
  6. Arief, 1998.  Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan.  Penerbit CIDES.  Jakarta.
  7. Az-Zein, S. A.    Syari’at Islam :  Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbadingan (Terjemahan).  Penerbit Husaini.  Bandung.
  8. 1998.  Ekonomi Makro.  Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2.  Edisi 4. BPFE. Yogyakarta.
  9. Chapra, M. U.    Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer (Terjemahan).  Penerbit Risalah Gusti.  Surabaya.
  10. 1995.  Perkembangan Pemikiran Ekonomi.  Penerbit PT RajaGrafindo Persada.  Jakarta.
  11. Djojohadikusumo, S.   Perkembangan Pemikiran Ekonomi.  Penerbit Yayasan Obor Indonesia.  Jakarta.
  12. ……………………….1994. Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. PT. Pustaka LP3ES. Jakarta.
  13. Magnis-Suseno, F.   Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme.  Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.  Jakarta.
  14. Mannan, M.A.   Teori dan Praktek Ekonomi Islam.  Penerbit PT. Dana Bhakti Wakaf.  Yogyakarta.
  15. 1999.  Reformasi Sistem Ekonomi :  Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan.  Penerbit Aditya Media.  Yogyakarta.
  16. Qardhawi, Y.   Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan.  (Terjemahan).  Penerbit.  Gema Insani Press.  Jakarta.
  17. ………………   Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam (Terjemahan).  Penerbit Robbani Press.  Jakarta.
  18. A.I.  1985.  Islam and The Theory of Interest. (Terjemahan).  Penerbit Titamas.  Jakarta.
  19. 1995.   Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II (Terjemahan).  Penerbit Dana Bhakti Wakaf.  Yogyakarta.
  20. Samuelson, P. A dan Wiliam D. Nordhaus.   Mikroekonomi Edisi Ke-14 (Terjemahan).  Penerbit Erlangga.  Jakarta.
  21. Sukirno, S. 1985. Ekonomi Pembangunan.  Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 
  22. Tambunan, T.   Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi.  Penerbit Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi  Universitas Indonesia.  Jakarta.
  23. Tjokroamidjojo, B.   Perencanaan Pembangunan.  PT.  Toko Gunung Agung.  Jakarta.
  24. Ya’kub, H.   Kode Etik Dagang Menurut Islam.  Cetakan ke-3. (Terjemahan).  Penerbit CV.  Diponegoro.  Bandung.
  25. Zallum, A. Q. 1963. Muqaddimatud  Dustur awil Asbaabul Maujibatu lahu.  Penerbit Hizbut Tahrir.   
  26. ……………….  Al-Amwaal fi Daulatil Khilafah.  Penerbit Darul Ilmu lil Malayiin.  Baerut-Lebanon.

 

4 Praktek Riba dunia Modern : ANDA SUKA YANG MANA

 

 “Kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan , Kenapa semua yang asyik-asyik itu yang dilarang…. itulah perangkap syetan” demikianlah lirik lagu dari Bang Haji Rhoma, Riba bagi sebahagian orang memang mengasyikkan. Saat ini hampir sebahagian besar aktivitas  ekonomi kita berbasiskan kepada sistem ini. Saking jamaknya mempengaruhi kita, bahkan kita susah membedakan apakah ini riba atau tidak. Bbahkan pernah dalam suatu acara televisi TV swasta yang mengangkat tema Mengenai RIBA,  seorang penanya bertanya kepada narasumber : Dalam Surat Ali Imran ayat 130 disebutkan “Hai orang – orang yang  beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” , jadi Ustadz…. kan jelas disebutkan yang dilarang adalah RIBA yang BERLIPAT GANDA… Nah bagaimana jika TIDAK BERLIPAT GANDA ? Apa boleh ? karena rata-rata bunga di zaman sekarang ini hanya sekitar 15 – 20 % pertahun

 

Dalam Al-quran Allah SWT  tidak serta merta mengharamkan riba, sebagaimana hal yang sama dalam pengharaman minuman beralkohol. Ada beberapa tahapan, dari mencela hingga pada akhirnya mengharamkan bahkan mengultimatum pelakunya dengan pernyataan Perang !

Sehingga jika ada yang menggunakan sebahagian ayat dan tidak memahami proses lengkap pengharaman Riba maka yang terjadi adalah kekeliruan dalam menafsirkan. Inilah yang harus hati hati. Istilah yang lagi ngetrend sekarang adalah “jangan mau dibohongi” dengan cara penafsiran yang keliru. Semoga tulisan ini bisa menjelaskan riba dengan contoh contoh kekinian.

Namun pada tulisan ini saya tidak akan menjelaskan tahap tahap pelarangan riba , anda bisa lihat tulisan saya di http://ekonomi-islam.com/4-tahapan-pelarangan-riba-katakan-tidak-kepada-riba/

Pada pagi ini saya Insya Allah akan membahas contoh riba dalam kehidupan modern, karena lebih operasional dalam kehidupan sehari –hari.

Yuk kita sedikit belajar teori dulu.

 

Definisi Riba

Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

 

 4 Jenis-Jenis Riba

 Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Yaitu :

  1. Riba hutang-piutang (terbagi 2 Riba Qardh dan Riba Jahiliyah)
  2. Riba jual-beli. ( terbagi 2 menjadi riba fadhl dan riba nasi’ah)

Apa itu riba Qardh, Riba Jahiliyah, Riba Fadhl dan Riba Nasi’ah ? Pernah kita melakukannya ? yuk cermati satu persatu. Jangan sampai kita angkat tangan teriak anti riba anti riba eh ternyata kita menikmatinya … ola la …Naudzubilllahimindzalik.

 

  1. Pinjam meminjam yang dilakukan lembaga keuangan seperti perbankan konvensional atau Pinjaman di koperasi atau yang dilakukan badan/lembaga atau perorangan yang berbasis bunga (baca:konvensional).  Ciri yang gampang adalah jika kita meminjam Rp. 10.000.000,- kemudian si peminjam mewajibkan kita harus membayar lebih banyak  apakah itu 10% , 20 % atau berapapun yang persentasenya yang dihitung dari total pinjaman kita.
Ini termasuk kedalam kategori Riba Qardh.

Riba jenis ini sudah sangat jamak. Dimana – mana lembaga keuangan menggunakan sistem ini. Bahkan bahkan orang orang pribadi pun menggunakan sistem ini.

Ini defenisi teks bukunya : Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).

Terus apa untungnya jika saya pinjamkan uang ke orang lain. Jawabnya: Tidak ada. Pinjam meminjam dengan uang tunai haruslah pinjaman dengan qordul hasan atau pinjaman kebajikan. Pinjam Rp. 10.000.000,- haruslah dibayar Rp.10.000.000,-

Untuk lebih jelas silahkan baca tulisan yang sebelumnya.

http://ekonomi-islam.com/sistem-bunga-vs-ekonomi-islam-mana-lebih-ekonomis/

 

Jadi jika tidak ada untungnya bagaimana sistem syariah bisa bertahan ?

Dalam sistem syariah,pinjam meminjam seperti tadi diatas dilarang. Namun masih banyak jenis transaksi yang lain seperti Murabahah,Ijarah ada juga Musyarakah. Kita juga diperbolehkan melakukan jual beli dan menaikkan harga jual . Banyak jenis transaksi ini,.  Jadi tidak ada alasan yang kemudian kita akan mengatakan bisnis yang berlandaskan syariah akan hancur .

 

  1. Riba jenis yang kedua adalah riba yang dilakukan Kartu kredit. Jika anda menggunakan kartu kredit, bank penyedia kartu kredit tidak akan membungakan jika sampai waktu yang ditentukan kita bisa membayar lunas. Namun jangan coba-coba melewati batas waktu yang ditentukan atau hanya membayar minimal 10 persen. Siap-siaplah terkena bunga 35 % ! .
Ini termasuk dalam kategori Riba jahiliyah.

Defenisi teks bukunya : Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

 Dua contoh diatas adalah contoh untuk riba pinjam meminjam.

Untuk kategori riba berikutnya riba fadhl dan riba nasi’ah yang termasuk pada kategori riba dalam jual beli Insya Allah akan kita bahas di tulisan selanjutnya. Hal ini mengingat kedua kategori riba ini penjelasannya cukup panjang dan prakteknya mempengaruhi sistem perekonomian secara fundamental .

Akhirnya “jangan mau dibohongin” jika ada yang mengatakan sistem syariah sama dengan sistem konvensional. Atau Bank syariah sama dengan bank konvensional. Apalagi dikasi bumbu- bumbu, “lihat saja rate nya, bunga di bank konvensional lebih rendah lho dari bank syariah bu, cek saja tabelnya”

Untuk menutup tulisan ini saya teringat apa yang disampaikan Bapak Adi warman A karim seorang tokoh ekonomi Islam terkemuka Indonesia moment disaat saya baru mengenal ekonomi Islam di acara Seminar Nasional Ekonomi islam yang ditaja Kampus Brawijaya – Malang di tahun 2003.  

Apa yang beliau katakan (lebih kurangnya seperti ini) Beda syariah dengan konvensional itu seperti apa yang dilakukan pasangan baru menikah di malam pertamanya dengan seseorang yang menyewa wanita PSK untuk mendapatkan malam penuh dosa. Biaya sewa “perkawinan”  tipe yang kedua relatif lebih murah. Dengan beberapa ratus ribu rupiah kita bisa medapatkan dosanya bandingkan dengan biaya pernikahan lengkap dan resepsinya plus hantaran dan sebagainya seorang pria harus mengeluarkan dana puluhan juta rupiah.

Kita pun tau yang pertama halal dan diberkahi Allah SWT sedangkan yang kedua dimurkai Allah dan penduduk bumi.  

 

 

 

17 Karakteristik Ekonomi Syariah

karakteristik ekonomi syariah

 

Karakteristik Ekonomi Syariah Pertama (1)

Ekonomi Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan, diantaranya termanifestasikan dalam sistem bagi hasil ( profit and loss sharing ).

Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua mafsadah (segala yang merusak), riba (tambahan yang didapat secara dzalim), gharar (uncertainty :ketidakpastian), dan maysir (perjudian; zero-sum game ). Pelarangan riba dan praktek sejenisnya, sekarang ini termanifestasikan dalam penolakan penerapan sistem bunga dalam perekonomian. Bunga sebagai salah satu bentuk riba yang dilarang oleh Allah SWT (QS Al-Baqarah:278-279).

 

Karakteristik Ekonomi Syariah Kedua (2)

Dalam ekonomi Islam terdapat dialektika antara nilai-nilai spiritualisme dan materialisme.

Setiap transaksi dan kegiatan ekonomi yang ada, senantiasa diwarnai kedua nilai tersebut, dengan menekankan pada nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang diantara individu masyarakat. Sistem ekonomi lain, lebih concern terhadap nilai yang dapat  meningkatkan utility suatu barang atau terfokus pada nilai-nilai materialisme.

Contoh sederhana, pelarangan untuk melakukan ikhtikar (monopoly’s rent ), yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. “Tidaklah orang yang melakukan ikhtikar itu kecuali ia berdosa ” (HR.Muslim, Ahmad,Abu Dawud )

 

Karakteristik Ekonomi Syariah Ketiga (3) 

Kebebasan ekonomi, artinya tetap membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang dalam koridor syariah.

Juga memberikan hak dan kewajiban bagi setiap individu dalam menciptakan keseimbangan hidup masyarkat, baik dalam bentuk kegiatan produksi maupun konsumsi.Kebebasan ini akan mendorong masyarakat bekerja dan berproduksi demi tercapainya kemaslahatan hidup masyarakat. Setiap individu dituntut untuk berperilaku, berakhlak secara professional ( ihsan,itqan ), baik sebagai produsen, konsumen, pegawai swasta, petani, atau pejabat pemerintah. Serta tidak melupakan tanggunjawab sosial berupa zakat,infak dan shadaqah. Sehingga akan tercipta keadilan distribusi dan pendapata, yang berujung pada keadilan sosial-ekonomi masyarakat.

 

Karakteristik Ekonomi Syariah Keempat (4)

Karakteristik ekonomi Islam ditandai adanya kepemilikan multijenis (multitype ownership ).

Artinya hakikatnya pemilik alam beserta segala isinya hanyalah Allah semata, sedangkan kepemilikan manusia merupakan derivasi atas kepemilikan Allah yang hakiki (istikhlaf ).
Sehingga harta yang dimiliki manusia merupakan titipan yang suatu saat akan kembali kepada Allah SWT. Walaupun demikian, manusia tetap diberi kebebasan oleh Allah SWT untuk memberdayakan, mengelola dan memanfaatkan harta benda sesuai dengan ketentuan dan tuntunan dalam Al-Qur’an dan Hadits.

Karakteristik Ekonomi Syariah Kelima (5)

Menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat.

Tidak ada dikotomi antara yang satu dengan yang lainnya, artinya kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan masyarakat, atau sebaliknya.Itulah lima karakteristik ekonomi Islam, dimana sistem ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni menciptakan keseimbangan hidup dan kesejahteraan ummat manusia, baik di dunia maupun akhirat.

 

Karakteristik Ekonomi Syariah Keenam (6)

Harta adalah Kepunyaan Allah dan Manusia Merupakan Khalifah Atas Harta yang dititipkan

Karasteristik ini terdiri dari 2 bagian yaitu :

6.1  semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah Swt, firman Q.S. Al- Baqarah, ayat 284 dan Q.S.Al -Maaidah ayat 17.

 

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”  (QS. Al-Baqarah : 284)

 

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putra Maryam”. Katakanlah: “Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?” Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Maaidah : 17)

  

6.2  manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hadiid ayat 7.

 

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”

 

Selain itu terdapat sabda Rasulullah SAW, yang juga mengemukakan peran manusia sebagai khalifah, diantara sabdanya ”Dunia ini hijau dan manis”. Allah telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) didunia. Karena itu hendaklah kamu membahas cara berbuat mengenai harta di dunia ini.”

 

Dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada ditangan manusia pada hakikatnya milik Allah, akan tetapi Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya.

 

Sesungguhnya Islam sangat menghormati milik pribadi, baik itu barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT.

 

Karakteristik Ekonomi Syariah Ketujuh (7)

Ekonomi Islam adalah Ekonomi yang Terikat dengan Akidah, Syariah (hukum), dan Moral

 Diantara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam (yafie, 2003: 41-42) adalah: larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat, larangan melakukan penipuan dalam transaksi, larangan menimbun emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang, larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat.

 

Karakteristik Ekonomi Syariah Kedelapan (8)

Ekonomi Islam adalah Ekonomi yang Menjaga Keseimbangan antara Kerohanian dan Kebendaan

Beberapa ahli Barat memiliki tafsiran tersendiri terhadap Islam. Mereka menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri, tetapi toleran (membuka diri). Selain itu para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan (mementingkan segi akhirat) dan sekularitas (segi dunia). Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat.

 

Karakteristik Ekonomi Syariah Kesembilan (9)

Ekonomi Islam Menciptakan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dengan Kepentingan umum

Arti keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah, Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.

 

 

Karakteristik Ekonomi Syariah Kesepuluh (10)

Ekonomi Islam adalah Ekonomi yang Menjamin Kebebasan Individu

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT. Dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dengan demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak.

Prinsip kebebasan ini sangat berbeda dengan prinsip kebebasan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam kapitalis, kebebasan individu dalam berekonomi tidak dibatasi norma-norma ukhrawi, sehingga tidak ada urusan halal atau haram. Sementara dalam sosialis justru tidak ada kebebasan sama sekali, karena seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan ditujukan hanya untuk negara.

 

Karakteristik Ekonomi Syariah Kesebelas (11)

Negara Diberi Wewenang Turut Campur dalam Perekonomian

Manusia sebagai makhluk sosial, dipandang tidak akan mungkin dapat memenuhi sendiri semua kebutuhannya tanpa bantuan atau kerja sama dengan manusia lainnya. Sifat lahiriyah inilah yang mendorong manusia  untuk hidup dalam sebuah komunitas masyarakat yang beradab dengan kerja sama. Namun, ditengah-tengah perjalanan kehidupan mereka akan muncul kecendrungan-kecendrungan. Misalnya, iri, persaingan dan egoisme yang akan bermuara kepada terjadinya  konflik. Sudah menjadi kelaziman bagi manusia untuk memiliki kencendrungan-kecendungan tersebut, sebab manusia memang sudah digariskan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak akan pernah luput dari dosa. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan bersama untuk mengurangi kecendrungan negatif tersebut. Aturan bersama tersebut haruslah digagasi oleh sebuah organisasi  tertinggi yang sah dan ditaati oleh setiap manusia yang ada. Organisasi tersebut adalah Negara.

 

Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.

 

Menurut Al-Ghazali, negara merupakan lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga memenuhi kewajiban moral dan sosial sebagai mana yang diatur oleh wahyu. Dalam masalah ekonomi Ghazali juga berpendapat bahwa peran (baca : fungsi) negara dalam masalah ekonomi adalah dalam masalah peningkatan kemakmuran ekonomi dengan  menegakkan keadilan, kedamaian dan keamanan. Ia menekankan perlunya keadilan serta aturan yang adil dan seimbang.

 

Berikut kutipan dari karya Al-Ghazali yang dapat dijadikan renungan akan pentingnya peranan sebuah negara :

  • Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah pondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya, bila salah satu dari tiang ini lemah, maka masyarakat akan ambruk.
  • …Tentara diperlukan untuk mempertahankan dan melindungi orang dari perampok. Harus ada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa, hukum dan peraturan diperlukan untuk mengawasi prilaku orang-orang dan untuk stabilitas sosial…. Hal-hal itu merupakan fungsi-fungsi penting pemerintah yang hanya dapat dijalankan oleh ahlinya, dan bila mereka mengerjakan aktivitas-aktivitas ini, mereka tidak dapat meluangkan waktu untuk terlibat dalam industri lainya dan mereka memerlukan dukungan bagi penghidupannya. Di pihak lain, orang membutuhkan mereka karena jika semua bekerja dibidang pertahanan, maka industri lainnya akan terbengkalai  dan jika tentara terlibat dalam industri-industri lainnya untuk mencari penghidupan mereka, maka negeri tersebut akan kekuranagn pembela-pembelanya, dan rakyat banyak akan menjadi korban.

Jadi, negara dalam ekonomi islam merupakan wakil Allah di muka bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga manusia (baca : rakyatnya) agar dapat hidup bersama secara harmonis dan dalam kerja sama satu sama lain guna mencari kesejahteraan dunia akhirat. Sesuai dengan hadits Rasulullah  yang diriwayatkan oleh bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar :

 

“…Imam adalah seorang pemimpin dan bertanggung jawab kepada rakyat yang di pimpinnya…”

 

Salah satu contoh Peran Negara dalam ekonomi islam adalah dalam hal Mengawasi Pasar. Pengawasan negara terhadap pasar sebenarnya hanya perlu dilakukan ketika terjadi distorsi dalam transaksi-transaksi yang dilakukan di pasar. Bentuk distorsi tersebut tentunya adalah  adanya praktek-praktek yang merugikan. Menurut suatu riwayat, Nabi SAW mengawasi pasar dari waktu ke waktu dengan memberi nasehat, memperingatkan, dan kadang kala dengan memberi pelajaran. Tidak hanya itu, bahkan Nabi SAW memperkerjakan Sa’id bin Sa’id ibnul ‘Ash bin Umayyah untuk memantau dan mengawasi pasar Mekah, seperti yang disebutkan oleh Ibnu ‘Abdil.

 

Karakteristik Ekonomi Syariah Kedua belas (12)

Bimbingan Konsumsi

Muhammad Abdul Mannan menyatakan bahwa konsumsi (baca: proses konsumsi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kajian ekonomi Islam. Baginya kegiatan konsumsi tidak hanya sekedar bagaimana menggunakan hasil produksi. Lebih dari itu, konsumsi Islami harus dapat menciptakan sebuah distribusi pendapatan dan kekayaan (ekonomi) yang adil. Keberadaan segala bentuk pelarangan konsumsi barang mewah dalam Islam tanpa disertai redistribusi kekayaan dan pendapatan tidak akan sama sekali menyelesaikan masalah-masalah ekonomi.

 Dalam analisis lain, Monzer Kahf mengaitkan kegiatan konsumsi dalam Islam dengan rasionalisme Islam, konsep falah, dan skala waktu. Khaf menyatakan, konsumsi dalam Islam berimplikasi pada dua tujuan, yaitu duniawi dan ukhrawi. Baginya, memaksimalkan pemuasan (kebutuhan) tidaklah dikutuk dalam Islam selama kegiatan tersebut tidak melibatkan hal-hal yang merusak.

 

Karakteristik Ekonomi Syariah Ketiga belas (13)

Petunjuk Investasi

Tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi, al-Mawsu’ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah memandang ada lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:

  1. Proyek yang baik menurut Islam.
  2. Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat.
  3. Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan, dan kekayaan.
  4. Memelihara dan menumbuhkembangkan harta.
  5. Melindungi kepentingan anggota masyarakat.

 

Karakteristik Ekonomi Syariah Keempat belas (14)

Pemberlakuan Zakat (termasuk Sedekah & Infak)

Penumpukan harta adalah penyebab utama ketidakmeraatan pendapatan yang dialami hampir oleh semua negara. Ketidakmerataan pendapatan tersebut dapat mengarah pada terciptanya kemiskinan dan pengangguran. Sebagai solusi dari masalah tersebut berbagai macam instrumen dirumuskan oleh para ekonom. Dalam sistem ekonomi kovensional, pajak (misalnya : PBB, PPh dan Cukai ) adalah instrumen yang digunakan untuk mengatasi masalah ketidakmerataan pendapatan. Adapun hasilnya akan dipergunakan negara untuk kesejahteraan rakyat. Misalnya, untuk membangun jalan raya.

 Sejalan dengan maksud tersebut, di dalam sistem ekonomi islam dikenal dengan adanya ZIS zakat, infak dan Shodaqoh sebagai instrumen bagi pemerataan pendapatan. Islam juga mengikutsertakan negara dalam tanggung jawab mendapatkan zakat, infak dan shodaqoh dan mendistribusikannya. Hal ini sangat jelas ditegaskan dalam Al-Quran dan as-Sunnah. Misalnya, orang yang berhak mengambil zakat adalah penguasa atau pemerintah yang sah menurut syari’ah melalui orang yang disebut al-Qur’an sebagai “al-‘Amilina ‘alaiha” (‘amil zakat), yaitu mereka yang mengurusi urusan zakat, memungut, menjaga, menyalurkan, dan menghitungnya.

 Zakat merupakan kewajiban finansial bagi seorang muslim mampu (kaya). Zakat hanya diambil dari pendapatan bersih. Pengambilan zakat dari pendapatan bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah seseorang yang dalam tanggungan bisa dikeluarkan sebab biaya terendah merupakan kebutuhan pokok seseorang, sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah senisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok. Kewajiban zakat yang dibebankan kepada umat muslim bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan mereka dari sifat kekikiran dan kecintaan berlebihan terhadap harta. Perlu diingat, bahwa dalam harta setiap muslim masih terdapat hak orang lain di dalamnya. Bertolak dari pemahaman ini, dikatakan bahwa, pendapatan yang belum dikurangi zakat merupakan pendapatan yang belum bersih.

 Zakat adalah salah satu karasteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian diluar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.

 

Karakteristik Ekonomi Syariah Kelima belas (15)

Larangan Terhadap Riba

Menurut Al-Ghazali, Uang diciptakan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menjadi perantara memperoleh barang yang lain. Memperjual belikan uang berarti telah menyalahi maksud penciptaannya, sekaligus memenjarakan fungsi uang itu sendiri. Namun demikian, ia memperbolehkan mempertukarkan mata uang yang satu dengan mata uang yang lain karena kebutuhan hidup, sehingga dapat memperlancar aktivitas ekonomi sehari-hari. Dalam hal ini rasulullah SAW bersabda :

 “Dinar dengan dinar tidak ada tambahan diantara keduanya. Dirham dengan dirham tidak ada tambahan di antara keduanya. Barang siapa mempunyai kebutuhan terhadap uang kecil maka hendaknya ia menukarkannya dengan emas dan barang siapa mempunyai kebutuhan terhadap emas, hendaknya ia menukarkannya dengan uang kecil.” (Riwayat Ibnu Majah).

 

 

Karakteristik Ekonomi Syariah Keenam belas (16)

Ekonomi Wasathi (bersifat moderat atau menengah)

Yang dimaksud dengan ekonomi wasathi adalah sistem ekonomi yang bersifat moderat dan menengah, ia tidak bersifat individualistik seperti yang ditemukan dalam sistem ekonomi kapitalis, tidak juga menafikan kepemilikan pribadi seperti yang ditemukan pada sistem komunis. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang mengakui hak kepemilikian private sebagaimana ia juga mengakui hak kepemilikian publik. Oleh sebab itu, dalam sistem ekonomi Islam diperkenankan untuk maju dan berinovasi sehingga ada kompetisi dalam dunia bisnis secara sehat, akan tetapi Islam pun mengarahkan umatnya untuk peduli kepada orang-orang yang tidak mampu

 

Karakteristik Ekonomi Syariah Keenam belas (17)

Meminimalkan transaksi yang berisiko/derivative dan atau spekulatif

Bisnis derivative ini menjadi penyebab terjadinya krisis finansial Asia 1997/1998; penyebab kolapsnya hedge fund raksasa Long Term Capital Management (LTCM) tahun 1998; ambruknya bank dagang tertua Inggris, Barrings Bank; kolapsnya Enron; pemicu krisis ekonomi Argentina; serta menjadi pemantik krisis keuangan dan ekonomi global saat ini. Hal ini terjadi karena, menurut Kavaljit Singh (2000), transaksi derivatif yang awalnya digunakan untuk mengurangi risiko (hedging) akibat pergerakan harga tidak lagi wujud, malahan menjadi instrumen spekulasi.

 

 Demikianlah 17 Karakteristik Ekonomi Syariah. Semoga Bermanfaat